Demokrat Bantah Klaim Luhut soal Dukungan Tunda Pemilu 2024

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyoroti soal klaim data dukungan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. 

Menurut Syarief, data tersebut berbeda dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang kerap ia temui saat kali melakukan kunjungan maupun sosialisasi ke daerah-daerah.

"Menko Marves membuat klaim dengan menyebut ada 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu. Klaim ini tentu berbahaya, menimbulkan kegaduhan di masyarakat, dan jauh berbeda dengan aspirasi masyarakat sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh Menko Marves," ujar Syarief dalam keterangannya, Senin (14/3/2022).

Syarief pun meminta agar data terkait dukungan penundaan Pemilu 2024 tersebut dapat dibuka kepada masyarakat. Ia menilai hasil survei dengan metode ilmiah tersebut justru menunjukkan perbedaan dengan klaim sepihak. Sebab, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merilis data pada Kamis (3/3) menyebutkan lebih dari 70% responden menolak penundaan Pemilu, baik dengan alasan pandemi, pemulihan ekonomi, maupun alasan pembangunan IKN.

Sementara itu, Lembaga Survei Nasional (LSN) yang juga merilis data pada Kamis (3/3) mencatat 68,1% responden menolak usulan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Selain itu, hasil survei Lembaga Y-Publica pada hari yang sama menyebutkan sebanyak 81,5% menginginkan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal atau tidak ditunda.

Sama halnya dengan hasil survei, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini pun menolak penundaan Pemilihan Umum 2024. Syarief mengungkapkan isu penundaan Pemilu 2024 seharusnya tidak digulirkan oleh para pejabat publik. "Penundaan pemilu 2024 akan merusak iklim demokrasi yang telah dibangun dengan baik di Indonesia dan bertentangan dengan ketetapan di dalam UUD 1945. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak," ungkap Syarief.

"Presiden Jokowi sendiri yang menyampaikan bahwa tidak perlu menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan ataupun periode. Harusnya, para pejabat publik, khususnya para pembantu presiden mendengarkan imbauan untuk tidak menggulirkan isu tersebut dengan klaim data yang tidak jelas," lanjutnya.

Selain berdampak terhadap iklim demokrasi, lanjut Syarief, penundaan pemilu yang berakibat pada perpanjangan masa jabatan presiden juga bertentangan dengan UUD 1945. "UUD 1945 dengan tegas membatasi kekuasaan Presiden hanya 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali 1 periode atau maksimal 10 tahun. Penundaan pemilu tidak boleh terjadi untuk mencegah pada potensi jebakan kekuasaan yang otoriter dan merusak.", katanya.

Tak hanya itu, aturan masa jabatan presiden tersebut, kata Syarief, merupakan bentuk koreksi atas kekuasaan absolut pemerintah masa lalu. Oleh karena itu, ia menyampaikan ia terus mengawal konstitusi sehingga tidak ada penundaan Pemilu 2024. "Pada masa orde lama dan orde baru, kekuasaan waktu itu sangat absolut dan malah merusak iklim demokrasi serta stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya.

"Saya selaku Pimpinan MPR RI dan Majelis Tinggi Partai Demokrat akan mengawal sehingga tidak ada penundaan Pemilu 2024. Kami mendengarkan aspirasi rakyat, bukan berdasarkan klaim data yang tidak jelas dan berbeda dengan kemauan rakyat Indonesia," pungkas Syarief.***