Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
Kemenpora
24 jam yang lalu
Menpora Erick Dorong RUU Kepemudaan Lahirkan Solusi Nyata
2
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
Nasional
18 jam yang lalu
Tolak Usul Luhut, Mulyanto Dukung Sikap Pemerintah Terkait Kerugian Negara
3
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
Kemenpora
22 jam yang lalu
Meninggalnya Syabilla Rizkia, Menpora Erick Minta Evaluasi Menyeluruh Keselamatan Atlet
4
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
Metropolitan
19 jam yang lalu
Ini 10 Penerima Jakarta Youth Award 2026
5
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
Metropolitan
23 jam yang lalu
Pemprov DKI Perketat Syarat Penerima Bantuan Iuran JKN, Prioritaskan Desil 1-5
6
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Sepakbola
18 jam yang lalu
Egy Maulana Vikri Bertekad Pertahankan Performa Terbaik Saat Libur
Home  /  Berita  /  Nasional

Analisa: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden untuk Keberlangsungan Proyek IKN

Analisa: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden untuk Keberlangsungan Proyek IKN
Sumbu kebangsaan. (foto: ist./dok. kemen pupr)
Sabtu, 19 Maret 2022 12:50 WIB
JAKARTA - Dosen Ilmu Politik Universitas Bakrie, Muhammad Tri Andika membocorkan alasan Softbank mundur dari investasi proyek IKN Nusantara. Demikian pemberitaan yang dibaca Sabtu (19/3/2022).

"Proyek IKN memiliki risiko politik yang tinggi bagi para investor," kata M. Tri Andika seperti dikutip dari wartaekonomi.

Bagi investor, kata Andika, yang paling mereka butuhkan adalah garansi politik bahwa proyek IKN ini akan berlanjut. "Tapi saat ini, belum ada garansinya bahwa proyek ini akan terus berlanjut pasca 2024," ujarnya.

Ia menambahkan, kekhawatiran risiko politik para investor di IKN bersumber dua hal. Sumber kekhawatiran tersebut adalah adanya potensi perubahan UU IKN.

"Kita tahu bahwa UU IKN ini dirumuskan dalam suasana yang super kilat. Banyak celah prosedural untuk membatalkan UU IKN ini, dan membawanya ke MK. Kalau UU IKN dibatalkan oleh MK, akan batal pula proyek IKN. Dua risiko ini yang dikhawatirkan investor seperti Softbank dan investor lain," tandasnya.

Andika mengatakan, tidak heran jika Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mendorong agar masa jabatan presiden diperpanjang.

"Itulah skenario untuk memberikan garansi politik bagi keberlanjutan proyek IKN," ungkapnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Metropolitan, Nasional, DKI Jakarta
wwwwww