Syarief Hasan Minta Pemerintah Lebih Bijak Gunakan Utang Luar Negeri

JAKARTA - Pemerintah diminta lebih bijak dalam menggunakan utang luar negeri yang posisinya saat ini mencapai Rp7.014 triliun atau melampaui batas rekomendasi Dana Moneter Internasional (IMF).

Pemerintah diminta mengurangi agenda pembangunan yang tidak mendesak dan memprioritaskan upaya penunmbuhan serta penguatan ekonomi.

"Kita terus melakukan pembangunan infrastruktur yang meningkatkan utang Indonesia. Pemerintah harusnya mengurangi agenda yang tidak urgent dan menyerap anggaran besar seperti pembagunan IKN (Ibu Kota Negara) dan infrastruktur lain yang menyebabkan kenaikan utang hingga mencapai Rp7.014 triliun. Pemerintah harus lebih memprioritaskan penumbuhan dan penguatan ekonomi nasional sehingga mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri," kata wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dalam keterangan tertulis, Senin (4/4/2022).

Menurutnya, dalam laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tercatat posisi utang sebesar Rp7.014 triliun itu terhitung pada Februari 2022. Dengan angka tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) kini menjadi 40,17%.

Syarief menuturkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beberapa kali telah mengingatkan potensi gagal bayar utang Indonesia. Dalam hasil review atas kesinambungan fiskal, BPK menyebutkan terjadi tren penambahan utang Indonesia dan biaya bunga yang melampaui PDB sehingga berbahaya bagi kondisi fiskal nasional.

"Dari berbagai kajian akademis, rasio debt service terhadap penerimaan mencapai 46,77% dan rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan mencapai 19,06% melampaui rekomendasi IMF," tutur anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kondisi keuangan negara dan melakukan langkah guna menekan utang.***