Kemendagri Moratorium Penggantian Kadis Dukcapil hingga Akhir Tahun Ini

JAKARTA - Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito telah menandatangani surat moratorium (penundaan) penggantian/mutasi Pejabat Kepala Dinas Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota. Moratorium ini berlaku sepanjang 7 April 2022 hingga 31 Desember 2022.

Sebagaimana dikutip GoNEWS.co, Sabtu (23/4/2022), surat moratorium tersebut telah disampaikan kepada seluruh Kadis Dukcapil provinsi dan kab/kota dalam Rakernas Dukcapil Belajar, kemarin. Diharapkan, moratorium ini segera diketahui oleh para Kepala Daerah (KDH) dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat.

Zudan menjelaskan, moratorium dilakukan guna menyukseskan program strategis nasional bidang Adminduk (Administrasi Kependudukan). Pasalnya, kata Zudan, penggantian kepala dinas (Kadis) baru kerap memerlukan waktu lagi bagi kadis tersebut untuk melakukan penyesuaian dalam melaksanakan tugas.

Adapun 7 program strategis Ditjen Dukcapil Kemendagri yaitu:

1. Perubahan SIAK Terdistribusi menjadi SIAK Terpusat

2. Pengembangan Layanan Adminduk Digital dalam Genggaman

3. Penyiapan DP4 dan DAK 2 untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif 2024

4. Penyiapan DP4 untuk Pilkada Serentak Tahun 2024

5. Pendataan Adminduk Penyandang Disabilitas

6. Pendataan Kemiskinan Ekstrim

7. Penerapan Buku Pokok Pemakaman

Moratorium ini dikecualikan yaitu apabila ada jabatan kadis yang kosong karena meninggal dunia, mengundurkan diri, pensiun atau terkena OTT, masih dapat diajukan pengisian jabatan kadis tersebut dengan tetap mematuhi ketentuan perundang-undangan.***