DPR dan Pemerintah Atur soal Percabulan Sesama Jenis
 |
| Lukisan The Bride, The Bridegroom and Sad Love – karya Solomon untuk koleksi pribadi yang diciptakan pada 1865 – lebih eksplisit ketimbang lukisan-lukisan lain yang dipajang untuk umum. (gambar: ist./tate) |
Minggu, 22 Mei 2022 14:52 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Arsul Sani dalam siaran resmi yang dibaca Minggu (22/5/2022), menjelaskan, perbuatan cabul akan diterang secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang saat ini rancangannya masih dibahas.
"Dalam KUHP saat ini, perbuatan cabul yang dilakukan oleh, terhadap, atau melibatkan sesama jenis tidak jelas pengaturannya. Jadi, politik hukum yang hendak diletakkan pembentuk UU ke depan, memperjelas perbuatan cabul oleh dan terhadap siapapun atau melibatkan siapa pun (berbeda jenis atau sesama jenis kelamin) merupakan perbuatan pidana," papar Arsul sebagaimana dikutip GoNEWS.co.
Politisi fraksi PPP ini juga menegaskan bahwa yang dipidana adalah perbuatan cabulnya. Baik perbuatan cabul itu dilakukan oleh, terhadap, atau melibatkan orang yang berlainan jenis kelamin atau sesama jenis kelamin maka akan dipidana.
Ia juga mengatakan pada akhir periode lalu RKUHP telah sampai pada tahap persetujuan tingkat pertama antara DPR yang diwakili Komisi III dengan pemerintah melalui Menkumham RI yang saat itu dijabat Yasonna Laoly.***
| Editor | : | Muhammad Dzulfiqar |
| Kategori | : | Hukum, Nasional, DPR RI, DKI Jakarta |
