Antisipasi Krisis Pangan, PKS Minta Anggaran Terintegrasi dengan Baik

JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dari Fraksi PKS Hermanto dalam rapat bersama pemerintah dan Bank Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, kemarin, mengingatkan ancaman nyata akan terjadinya krisis pangan. Anggaran terkait antisipasi hal itu harus terintegrasi dengan baik.

"Saya pikir DPR dan menteri juga harus bertanggung jawab. Jadi, saya melihat dalam anggaran ini ada hal-hal yang berkaitan dengan mencegah krisis pangan ini perlu diintegrasikan sebaik mungkin," ujar Hermanto sebagaimana dikutip GoNEWS.co dari siaran parlemen, Selasa (28/6/2022).

Baca Juga: Anggota DPR Dorong Vaksinasi Hentikan Laju PMK

Baca Juga: Tangani Kasus Asabri hingga CPO, Masyarakat Dukung Anggaran Kejagung Ditambah

Ia menegaskan, implementasi kebijakan dalam mencegah terjadinya krisis tersebut harus dilakukan secara serius. Hal itu terjadi karena, pertama, adanya perubahan iklim yang tidak bisa dikendalikan. Kedua, terjadinya alih fungsi lahan. Ketiga, soal pembangunan infrastruktur irigasi yang perlu didukung sekuat mungkin.

"Juga termasuk produk pangan impor ini perlu kita kendalikan. Sehingga kita betul-betul mewujudkan kedaulatan pangan," tutup Hermanto.

Baca Juga: Anis Matta: Solusi Penyelesaian Krisis Ekonomi Saat ini Hanya Bisa Dipecahkan Secara Militer

Baca Juga: Ketemu PM India Narendra Modi, Jokowi Bahas Penguatan Kerjasama Pangan

Diketahui, Presiden Jokowi sebelumnya menjelaskan ancaman Krisis pangan yang disebabkan perang antara Rusia dan Ukraina menjadi tantangan tersendiri bagi sejumlah negara tak terkecuali Indonesia. Dalam KTT BRICS High Level Dialogue on Global Development, Presiden Jokowi mengatakan dunia saat ini tak hanya dihadapkan pada tantangan dari sisi pangan, melainkan juga dari sisi stabilitas keuangan.

Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun ini diperkirakan turun 1 persen menjadi 2,6 persen. Sementara itu, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG's juga diyakini akan semakin tertunda secara signifikan. "Kita harus bertindak sekarang agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang," kata Jokowi.***