Tolak Harga BBM Naik, Mulyanto Sebut Pemerintah Mestinya Tempuh Opsi Ini

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menilai pemerintah seharusnya mengambil opsi pembatasan dan pengawasan ketat atas distribusi BBM bersubsidi ketimbang menaikkan harga.

Sebab, pengetatan distribusi BBM bersubsidi minim risiko ekonomi dan sosial ketimbang kenaikan harga. Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak ada artinya jika tetap membiarkan mobil mewah menikmatinya.

"Jika harga naik, pemerintah membiarkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi. Ini makin tidak adil," ujar Mulyanto.

Mulyanti mengibaratkan ekonomi Indonesia adalah orang yang baru pulih sakit. Artinya, belum cukup kuat untuk bangkit atau seperti orang baru pulih sakit harus banyak istirahat, relaksasi, dan makan makanan lunak. "Jangan langsung digas makan sate kambing atau bebek bakar dengan sambal korek. Bisa ambruk lagi," ungkapnya.

Selain pengetatan subsidi, pemerintah perlu mengkombinasikan pengawasan yang ketat, sehingga efisiensi penggunaan BBM bersubsidi akan semakin maksimal.

Mulyanto menambahkan pemerintah juga harus mengimbangi program BLT dengan upaya untuk menahan laju inflasi serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. "PKS menolak opsi kenaikan harga BBM bersubsidi dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pembatasaan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi,"tega Mulyanto.***