Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pieter Huistra Puas Performa PSS Sleman
Sepakbola
15 jam yang lalu
Pieter Huistra Puas Performa PSS Sleman
2
Sebanyak 2.337 Peserta Bersaing Jadi Yang Terbaik di Lomba Kreativitas ACTION 2026
Umum
16 jam yang lalu
Sebanyak 2.337 Peserta Bersaing Jadi Yang Terbaik di Lomba Kreativitas ACTION 2026
3
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Cerah Berawan
Metropolitan
22 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini Cerah Berawan
4
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
Nasional
16 jam yang lalu
Soroti Dugaan Penyadapan Prabowo, Firman Soebagyo: Ini Menyangkut Kedaulatan Negara
5
Taufan Hunneman Minta Polri Ungkap Sampai Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
16 jam yang lalu
Taufan Hunneman Minta Polri Ungkap Sampai Tuntas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
6
Catat Lima Laga Tak Terkalahkan, Java United di Trek Positif
Sepakbola
15 jam yang lalu
Catat Lima Laga Tak Terkalahkan, Java United di Trek Positif
Home  /  Berita  /  Voli

Ogah Mobil Listrik, Gibran Siap Dipecat dan Disanksi Jokowi

Ogah Mobil Listrik, Gibran Siap Dipecat dan Disanksi Jokowi
Gibran saat bersama Jokowi dan Iriana. (Foto: Istimewa)
Jum'at, 04 November 2022 18:36 WIB

JAKARTA - Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka mengaku siap dijatuhi sanksi sampai pemecatan terkait penghapusan anggaran pengadaan mobil dinas listrik dari APBD Kota Solo tahun 2023.

Gibran juga mengaku keputusan itu diambil tanpa konsultasi dan memberitahu Presiden Joko Widodo. Padahal, pengadaan mobil dinas listrik di lingkungan aparat pemerintah daerah merupakan salah satu ketentuan yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2022. "Saya siap ditegur, siap disanksi, saya siap dipecat," kata Gibran kepada CNN Indonesia TV, Kamis (3/10).

Namun demikian, Gibran menegaskan bahwa dia tidak menolak ketentuan itu. Menurutnya ketentuan pengadaan mobil dinas listrik untuk saat ini belum tepat. Gibran berpendapat masih banyak program yang lebih prioritas. Dia menyebut uang anggaran itu bisa dialihkan untuk membangun fasilitas umum. "Saya tidak menolak, sudah saya anggarkan tapi saya lihat ini bukan sesuatu yang urgent, saya hapus saja," ucapnya.

"Membangun pasar tradisional, mengembangkan UMKM untuk membangun taman cerdas. Saya kita itu lebih orioritas dan bermanfaat untuk warga," imbuhnya.

Sebelumnya, Gibran juga beralasan menghapus pengadaan kendaraan dinas itu karena kemampuan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang terbatas. Sementara itu, sambungnya, harga mobil listrik saat ini tidak bisa dibilang murah. "Mobil listrik itu mahal lho. Sekitar Rp800 juta, dan itu yang paling murah," tuturnya.

Sebelumnya, terkait dengan kendaraan listrik tersebut Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebutkan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Ia mengatakan inpres itu wujud komitmen Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan. "Untuk mewujudkan desain besar transisi energi, pemerintah memulainya dengan melakukan transisi dan konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik," katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Olympic, Ekonomi, Voli, DKI Jakarta, Jawa Tengah
wwwwww