Sidang Pleno Muktamar Muhammadiyah Bahas Isu Pilpres 2024

JAKARTA - Sidang Pleno Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan 'Aisyiyah yang diselenggarakan online, Sabtu (5/11) besok, mengagendakan pembahasan isu pemilihan presiden (pilpres) 2024. Suksesi kepemimpinan ini memang menjadi isu nasional yang akan melibatkan Muhammadiyah dan seluruh komponen bangsa.

"Secara khusus isu politik soal pilpres perlu diangkat dalam pembahasan Muktamar kali ini. Kita tahu pemilu ini masih dua tahun lagi, tapi masyarakat rasanya sudah seperti pemilu," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti saat konferensi pers di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Jumat (4/11).

"Sekarang ini calon presiden belum ada, tapi rasanya sudah seperti ada pilpres. Ini kan perlu kita antisipasi," imbuhnya.

Abdul Mu'ti mengatakan, rakyat Indonesia tentunya tak ingin pengalaman pemilu tahun 2019 terulang. Sejak saat itu sebagian rakyat Indonesia mengalami pembelahan sosial politik yang sangat serius. Dia berharap hal itu paling tidak bisa dikurangi pada pemilu 2024.

Persoalan pemilu 2024, dikatakan Mu'ti, menjadi bagian dari masalah kebangsaan yang sangat serius, Tidak hanya melaksanakan mekanisme 5 tahunan dalam siklus politik nasional, namun juga momentum strategis bagi rakyat memiliki pemimpin baru, presiden dan wakil presiden.

"Muhammadiyah itu memang tidak berpolitik. Tapi Muhammadiyah tidak bisa lepas dari dinamika politik nasional yang terjadi. Kita tahu persis, bahwa sejak Reformasi 1998, berbagai persoalan kebangsaan kita masih didominasi dan bahkan sangat terpengaruh oleh dinamika politik yang ada di Tanah Air. Oleh karena itu Muhammadiyah perlu mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin muncul dalam suksesi kepemimpinan 2024, berdasarkan pemilu yang sebelumnya," tandasnya.

Mu'ti menambahkan, masyarakat tentu ingin situasi politik tahun 2024 mendatang tetap kondusif. Dalam Muktamar, disampaikan secara resmi berbagai pemikiran sebagai bentuk kontribusi Muhammadiyah untuk suksesi kepemimpinan 2024 agar berjalan sebaik-baiknya. "Sehingga tidak ada lagi polarisasi politik dan ketegangan politik yang berpotensi memecah belah umat dan persatuan bangsa," tandasnya.

Lebih lanjut Mu'ti menyampaikan, selain isu pilpres 2024, ada beberapa isu strategis lainnya yang juga akan dibahas. Isu ini disebut menjadi alternatif solusi yang ditawarkan Muhammadiyah dari persoalan yang dihadapi Tanah Air.

"Ada isu perubahan iklim, bonus demografi, dan aging population. Sekarang ini kita mengalami tantangan terhadap kelompok usia di atas 60 tahun. Muhammadiyah menggunakan kata senior citizen, bukan lansia (lanjut usia)," jelasnya.

Ketua Penerima Muktamar Sofyan Anif menyampaikan, Muktamar Muhammadiyah kali ini dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama, acara digelar online pada Sabtu (5/11). Sedangkan tahap kedua, dilangsungkan kegiatan offline pada 19-20 November mendatang. Penyelenggaraan dua tahap ini perdana dilakukan PP Muhammadiyah.

"Kita mempertimbangkan situasi yang masih pandemi covid-19.
Dalam muktamar online, agenda utamanya hanya satu, mendengarkan tanggapan dari peserta muktamar atas materi muktamar yang sudah disiapkan. Ini kesiapannya sudah 100 persen karena tinggal besok," pungkas Rektor UMS tersebut.***