BPIH Naik, Calhaj 2020 Asal Kabupaten Batang Tak Perlu Nambah Biaya

BATANG - Kementerian Agama (Kemenag), Komisi VIII DPR RI, dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sepakat jemaah haji lunas tunda 2020 tidak dibebankan biaya tambahan pada penyelenggaraan haji tahun ini.

Adapun jemaah haji lunas tunda tahun 2022 yang berjumlah 9.864 orang, tetap akan dibebankan biaya tambahan sebesar Rp9,4 juta. Sementara untuk jemaah waiting list tahun 2023 yang berjumlah 106.590 orang akan dibebankan biaya pelunasan sebesar Rp23,5 juta.

Sebelumnya Pemerintah dan DPR telah menyepakati besaran biaya riil haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1444 H/2023 M sebesar Rp90.050.637.

Dari total BPIH 2023 tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan kepada jemaah haji 2023 ditetapkan sebesar Rp49.812.700 atau 55,3 persen. Sementara penggunaan nilai manfaat dana haji sebesar Rp40.237.937 atau 44,7 persen dari total BPIH terbaru.

Dikonfirmasi GoNews.co pada Jumat (17/2/2023), Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kantor Kemenag Batang, Lutfi Hakim menyampaikan, calon jamaah haji asal Kabupaten Batang yang tertunda keberangkatannya ke Tanah Suci, tidak perlu memberikan tambahan biaya, karena telah melunasi pada tahun 2020 lalu.

"Calon jamaah haji yang termasuk lunas tunda 2020 dan akan berangkat tahun ini , semua akan diberikan dari nilai manfaat melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” katanya, saat ditemui usai menggelar rapat persiapan pembuatan paspor calon jamaah haji 2023, di Gedung PLHUT Kantor Kemenag Batang, Kabupaten Batang, Jumat (17/2/2023).

Ia menegaskan, penambahan BPIH tetap diberlakukan kepada calon jamaah haji tahun 2023, berkisar Rp24,8 juta. "Pelayanan terhadap jamaah haji ketika berada di Tanah Suci tetap diberikan secara maksimal. Seperti menyiapkan petugas haji, ketua kloter, petugas kesehatan hingga petugas non kloter demi memaksimalkan pelayanan kepada jamaah," jelasnya.

Ia mengakui ada sedikit pengurangan biaya hidup atau living cost jamaah haji dari 1.500 riyal menjadi 750 riyal. "Sebetulnya living cost itu hanya sebagai uang saku saja. Mayoritas jamaah haji sudah membawa uang saku masing-masing. Untuk estimasi kuota calon jamaah haji Kabupaten Batang tahun 2023 sebanyak 717 orang. Yang terbagi dari 670 jamaah haji umum dan 47 jamaah haji lansia prioritas,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris KBIHU NU Batang, Agus Setiyono mengatakan, meski keputusan kenaikan BPIH sudah mengalami pengurangan hingga ditetapkan Rp49,8 juta, dari semula Rp69 juta, namun bagi sebagian besar calon jamaah haji tetap mengejutkan. "Mereka masih mengira bahwa penambahannya hanya berkisar Rp10 juta sampai Rp15 juta, namun nyatanya lebih dari itu. Ya semoga saja jamaah kami dimudahkan rezekinya sehingga bisa melunasi biaya haji yang sudah ditetapkan,” harapnya.

Menyikapi diturunkannya biaya hidup jamaah haji selama di Tanah Suci, KBIHU belum mengetahui, apakah layanan juga akan dikurangi. "Kalau dulu uang saku 1.500 riyal, tapi sekarang 750 riyal. Berkurangnya sampai 50 persen,” tuturnya.

Ia menerangkan, sebelumnya fasilitas yang diberikan tidak hanya konsumsi yang lengkap hingga tiga kali, tapi saat jamaah berada di Arafah pun tenda dilengkapi kasur. "Semoga niat ibadah jamaah makin dikuatkan, sehingga semua rukun dan wajib haji terlaksana dengan baik dan lancar,” harapnya.

Ia menambahkan, jumlah calon jamaah haji KBIHU NU yang diperkirakan berangkat tahun ini sebanyak 59 orang. "Kami tetap mengusulkan agar calon jamaah haji lansia tetap diprioritaskan,” ujar dia.

Sementara itu, Anggota Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Panja BPIH) Komisi VIII DPR RI, MF Nurhuda Y bersyukur dan mengapresiasi kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan biaya haji tahun 1444 H/2023 M.

Hal ini disampaikan Nurhuda usai melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI di komplek Senayan DPR RI, Rabu (15/3/2023). Terutama mengapresiasi seluruh anggota Panja, Kementerian Agama, BPKH, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Maskapai Penerbangan atas keberhasilannya menurunkan BPIH tahun 1444 H/2023 M.

"Ya, pembahasan ini memang alot selama berhari-hari sampai dua minggu lebih. Banyak perbedaan pendapat, tapi alhamdulillah suasana demokrasi tetap berjalan dan akhirnya ada titik temu untuk mengambil keputusan, karena ini ditunggu oleh masyarakat seluruh Indonesia," kata Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Nurhuda kepada GoNews.co, Rabu (15/2/2023).

Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang semula diusulkan Menteri Agama Yaqult Cholil Qoumas sebesar Rp 98 jt dengan biaya yang ditanggung calon jamaah sebesar Rp 69 jt. Dan hasil rapat panja akhirnya ditetapkan BPIH menjadi 90 juta dengan biaya yang ditanggung calon Jemaah haji turun menjadi 49 juta.

Menurutnya, negosiasi yang cukup alot adalah ditemukan adanya potensi penurunan biaya penyelenggaraan haji, terutama saat kunjungan kerja ke Arab Saudi beberapa waktu sebelumnya. "Ya, kami berjuang keras agar Pemerintah melihat kembali komponen-komponen pembiayaan haji agar tidak memberatkan calon Jemaah haji," ujar Nurhuda.

"Kenaikan pembiayaan haji di saat situasi pemulihan ekonomi akibat dampak pandemic covid-19 tentu sangat memberatkan para calon jemaah haji. Apalagi pemberangkatan haji di masa pendemi juga sempat tertunda. Jangan sampai kegembiraan jemaah haji lunas tunda di masa pandemi berkurang hanya gara-gara pemerintah menaikkan biaya haji tahun ini," tandasnya.

Hasil negosiasi DPR dengan kementerian Agama juga menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain: Pertama, jemaah haji lunas tunda tahun 2020, ada sebanyak 84.609 jemaah yang akan diberangkatkan pada tahun 2023 ini dengan tidak dibebankan tambahan biaya pelunasan.

Kedua, jemaah haji lunas tunda tahun 2022 ada sebanyak 9.864 jemaah akan diberangkatkan pada tahun 2023. Bagi mereka dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp9.4 juta. Ketiga adalah jemaah haji tahun 2023 M yang berjumlah 106.590 jemaah. Mereka juga dibebankan tambahan biaya pelunasan sebesar Rp 23.5 juta.

Walau biaya haji turun, Nurhuda tetap meminta Kemenag untuk memastikan kualitas pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jemaah haji. "Kami tetap meminta komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah. Itu bagian dari tusi penyelenggara. Harus ditekan seminimal mungkin peristiwa-peristiwa yang kurang baik di masa sebelumnya, sehingga jamaah menjadi lebih tenang dalam beribadah," tandasnya.

"Selamat kepada para calon jamaah, semoga segera bisa melunasi dan berangkat beribadah dengan lancar, selamat sampai tujuan, dan kembali lagi ke tanah air dalam keadaan mabrur," pungkasnya.***