Bangun Ekosistem Pendidikan di Batang, Menko PMK RI Hari Ini Bentuk Tim KDV

BATANG - Presiden Ri Joko Widodo telah memerintahkan daerah untuk segera membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV). Hal itu sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Dengan demikian, pemerintah daerah diminta agar segera membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (TKDV) guna memperkuat sinergi dan koordinasi di masing-masing wilayah.

Hal ini disampiakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Muhadjir Effendy saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Batang sekaligus membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (TKDV) di Aula Bupati Batang, Senin (13/3/2023). "Pemerintah daerah diharapkan segera membentuk TKDV guna menyelaraskan program pendidikan dan pelatihan vokasi di daerah bersama dengan Kadin daerah," kata Muhadjir.

Dia menjelaskan bahwa Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 merupakan "payung" dari kerja sama antara sekolah-sekolah dengan pihak swasta, terutama revitalisasi untuk pendidikan SMK.

Koordinasi dan sinergi terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi, kata dia, dilakukan oleh Tim Koordinasi Nasional Vokasi dan diorkestrasikan dalam Perpres yang diterbitkan pada tanggal 27 April 2022 tersebut.

Dia menambahkan bahwa keberhasilan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi membutuhkan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan. "Keberhasilan revitalisasi vokasi juga membutuhkan peran aktif semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan juga dunia usaha dan dunia industri seperti Kadin Indonesia dalam mendukung pendidikan dan pelatihan vokasi," katanya.

Ia juga mengatakan, paradigma pendidikan dan pelatihan vokasi harus diarahkan dan berorientasi pada kebutuhan pasar kerja termasuk pasar global. "Oleh karena itu, sistem informasi pasar kerja yang komprehensif serta proyeksi kebutuhan ke depan, sangat diperlukan untuk menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pengembangan talenta digital untuk menghadapi tantangan digitalisasi," katanya.

Di Jawa Tengah, kata Muhadjir saat ini ada dua wilayah yang terdapat kawasan Industri. Pertama kawasan Industri di Kabupaten Kendal dan kedua Kawasan Industri di Kabupaten Batang. Untuk itulah ia juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Batang segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kendal.

"Pemda Kabupaten Batang harus segera berkomunikasi dengan Kabupaten Kendal yang sama-sama industrinya. Meskipun ada perbedaan dimana Kabupaten Batang itu Kawasan Industrinya merupakan Proyek Strategi Nasional (PSN), sementara Kabupaten Kendal Swasta," jelasnya.

Ia juga mengatakan, tujuan dibentuknya TKDV adalah untuk membangun ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi di Kabupaten Batang. Pasalnya kata Muhadjir, saat ini yang menjadi leading sektor adalah Kadin dan sayapnya ada Ke mendikbudristek dan Kemnaker RI.

"Karena sejak periode sebelum ini kami sudah merubah kontektasi kurikulum pelatihan dan pendidikan dari supply-oriented menjadi demand-oriented. Sekarang kurikulum yang menentukan bukan lembaga penyelenggara tapi dunia kerja," terangnya.

Strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah meningkatkan keunggulan spesifik lembaga pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, peningkatan akses, mutu, dan relevansi penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, serta peningkatan partisipasi dunia kerja. "Ujung-ujungnya, kunci dari kesuksesan seluruh program vokasi kita adalah partisipasi industri. Semakin besar peran industri, semakin baik kurikulum kita," tandasnya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki mengatakan, dibentuk TKDV ini nantinya untuk pelatihan dan pendidikannya tidak hanya Kabupaten Kendal yang sama-sama mempunyai kawasan industri saja, tapi bisa dengan Ibukota Provinsi Jawa Tengah yakni Semarang.

"Hadirnya Bapak Menko PMK kesini, karena Kabupaten Batang sebagai pelopor pertama yang diminta aktif TKDV. Apalagi Kawasan Industri Terpadu Batang tahun 2023 akan mulai beroperasi, jadi Pemerintah menyiapkan wadah yakni Batang Carreer yang terintegrasi dengan aplikasi pencari kerja Kemnaker RI yakni Siap Kerja. Jadi kami akan tetap memprioritaskan masyarakat Kabupaten Batang dapat bekerja di Kawasan Industri Terpadu Batang supaya ada pemerataan ekonomi disini," pungkasnya.***