Jangan Cuma Formalitas, Wakil Ketua DPRD Batang Minta Satpol PP Rajin Gelar Razia 'Durian Celeng'

BATANG - Usai dhujat netizen dan dikritik sejumlah pihak, akhirnya Pemerintah Kabupaten Batang mengerahkan Satpol PP guna merazia pedagang 'durian celeng' di exit Tol Kademan, Sabtu (12/3/2023) kemarin.

Namun sangat disayangkan, petugas gabungan Satpol PP dan personel kepolisian tidak menjumpai satu orang pun pedagang yang biasa mangkal dan berjualan di lokasi tersebut. Diduga, razia tersebut sudah bocor duluan, apesnya lagi, Satpol PP hanya menyita sekitar 36 buah durian yang ditinggalkan para pedagang nakal.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Batang, Hj Junaeanah mengatakan, Satpol PP tidak boleh gentar dan kalah dengan pedagang. "Saya tentu sangat senang dan sangat mengapresiasi gerakan dari Satpol PP. Meski sedikit lamban, mudah-mudahan para pedagang nakal itu jera dan bertobat, intinya Satpol PP jangan kalah sama mereka," ujarnya saat berbincang dengan GoNews.co, Senin (13/3/2023).

Legislator PDIP itu meminta, agar Satpol PP terus melakukan razia agar tidak dicap melakukan gerakan hanya sebagai formalitas belaka. "Kalau perlu diam-diam jangan sampai bocor lagi, karena masyarakat kita ini sudah cerdas, jangan hanya bergerak usai dihujat, jangan pula hanya sekedar formalitas belaka," tukasnya.

"Laksanakan razia ruitn, pokoknya sampai pedagang nakal itu benar-benar menyerah dan tak lagi mengulangi kesalahan yang sama," paparnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta turun tangan tertibkan para pedagang nakal yang menjual durian di kawasan Exit Tol Kandeman Batang. Demikian diungkapkan Pengamat dari Universitas Al Azhar sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin. "Jika Pemkab Batang tidak sanggup, sebaiknya Pemprov Jateng turun tangan," ujarnya kepada GoNews.co, Sabtu (11/3/2023).

Menurut Ujang, Pemerintah Kabupaten Batang terkesan lembek dan tidak berani memberikan sanksi tegas kepada para pedagang nakal tersebut. "Jika kasus ini dibiarkan dan menjadi isu nasional, tentu yang rugi bukan cuma Pemerintah Kabupaten Batang, tapi juga akan menimbulkan citra jelek terhadap Provinsi Jawa Tengah," tukasnya.

Terlebih lagi kata Ujang, Batang saat ini menjadi sorotan nasional bahkan internasional dengan adanya Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang sudah diresmikan Presiden Joko Widodo. "Informasi yang saya dengar, ada sejumlah tamu misalnya dari DPR RI yang menjadi korban, jangan sampai nanti ada tamu dari luar negeri yang kebetulan bekerja di kawasan KITB menjadi korban berikutnya, bukan cuma Batang atau Jateng saja, nama baik negara kita juga jadi taruhan," pungkasnya.***