Pekan Depan, KPK Bakal Klarifikasi Asal Harta Sekda Riau dan Pj Bupati Bombana

JAKARTA - KPK telah menjadwalkan klarifikasi terkait asal usul kekayaan kepada sejumlah pejabat. Beberapa pejabat yang akan diklarifikasi itu mulai dari Sekda Riau SF Hariyanto dan Pj Bupati Bombana Burhanuddin.

"Iya," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Sabtu (1/4/2023). Dia menjawab soal Sekda Riau SF Hariyanto dan Pj Bupati Bombana Burhanuddin bakal diklarifikasi KPK.

Pahala belum memerinci hari klarifikasi kepada kedua pejabat tersebut. Namun, klarifikasi asal usul kekayaan SF Hariyanto dan Burhanuddin akan dilakukan pada pekan depan oleh jajaran Direktorat LHKPN KPK. "(Hari pemeriksaan) belum aku cek ke direktoratnya," katanya.

Nama SF Hariyanto memang tengah menjadi sorotan usai istrinya viral karena istrinya, Adrias, memamerkan harta dan gaya hidup mewah di media sosial. Anto, sapaan akrab Hariyanto, telah buka bicara dan berdalih barang-barang itu palsu alias KW. Adrias sering memamerkan momen liburan ke Eropa dan mengenakan barang bermerek, seperti tas Gucci, tas Hermes, dan sepeda Brompton.

"Masalah tas ini saya pun sedih juga. Kan mereka lihat ini disandingkan totalnya Rp 420 juta, padahal hanya Rp 2-5 juta beli di ITC Mangga Dua di Jakarta," kata Anto di rumah dinas sambil memperlihatkan tas-tas yang viral.

Dia mengatakan barang-barang itu disebut mahal karena dipakai istrinya. Dia merasa istrinya difitnah terkait pamer barang-barang itu. "Kalau istri saya yang pakai, pasti dibilang mahal. Ini tidak ada satu pun yang asli ya, artinya itu fitnah. Silakan ke tokonya ITC Mangga Dua lantai 1, dicek benar nggak," imbuhnya.

Hal senada juga terjadi pada Pj Bupati Bombana Burhanuddin dan istrinya bernama Fatmawati Kasim Marewa. Burhanuddin dan Fatmawati disorot publik karena kegemarannya memamerkan kekayaan dan gaya hidup mewah di media sosial.

KPK menyatakan sedang menelusuri soal harta para pejabat yang keluarganya viral pamer hidup mewah. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan pejabat itu terdiri dari pegawai Setneg, Ditjen Hubla Kemenhub, hingga kepala daerah.

"Beberapa dari Kemenkeu, dari kepala daerah, tetapi semua berdasarkan informasi dari masyarakat," kata Pahala Nainggolan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (31/3). "Di samping itu ada kepala daerah, bupati, dan PJ. Lantas beberapa dari masyarakat kita sedang dalami yang Setneg dan Hubla," sambungnya.

Dia tak menyebut detail identitas para pejabat tersebut. Pahala mengatakan pihaknya akan melakukan klarifikasi jika diperlukan. "Minggu depan merespons informasi dari masyarakat yang bertubi-tubi, jadi yang pertama akan dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pegawai Ditjen Pajak. Yang angkanya LHKPN-nya selalu sama, itu kan dari masyarakat," katanya.

"Lantas yang naiknya tinggi kita konfirmasi ulang bahwa yang naiknya tinggi karena menerima klaim dari asuransi. Jadi kita tidak lanjutkan. Tapi yang punya perusahaan konsultan pajak itu akan kita klarifikasi," sambungnya.***