PDIP Minta Syarat Jadi Capres di Koalisi Besar, Ini Kata PPP

JAKARTA - Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai hal yang wajar jika PDIP memberikan syarat posisi calon presiden (capres) dari kader PDIP jika bergabung dengan koalisi besar. Sebab, partai berlambang kepala banteng itu memiliki kursi terbanyak di Parlemen.

"Wajar aja dong kalau PDIP itu menginginkan seperti itu wong PDIP partai terbesar, kursinya paling banyak dan hasil-hasil survei masih paling tinggi. Kalau kemudian meletakan syarat itu sangat wajar," kata Arsul, saat ditemui di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Kendati demikian, dia mengatakan, bahwa pembahasan capres yang akan diusung oleh koalisi besar masih terus dibahas. "Masih ada pembicaraan (capres yang diusung), itu menggelinding terus itu," ujarnya.

Sebelumnya, PDIP mengaku setuju dengan rencana pembentukan Koalisi Besar dari gabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Namun, jika PDIP bergabung dengan Koalisi Besar, maka jatah capres harus dari kader partai kepala banteng tersebut.

"Sama-sama terbuka bagi PDIP (bergabung dengan koalisi besar). Proses pemilu berjalan dengan lancar agendanya tidak diundur," kata Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko, saat dihubungi merdeka.com, Rabu (5/4).

Dia mengatakan, PDIP terbuka juga terbuka untuk membahas bagaimana langkah ke depan dan untuk menyamakan suatu konsep bahkan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 dengan parpol yang akan bergabung dalam koalisi besar nanti.

"Mungkin nanti beberapa hal ada yang disepakati bersama ada yang berbeda misal kalau kita dengar penjelasan dari Pak Jazilul soal proporsional terbuka atau tertutup jadi bisa saja hal-hal yang berbeda mungkin juga soal presiden atau wakil presiden bisa mencari titik kesamaan," ujarnya.

"Kemudian soal platform kenegaraan pasca 2024 dibicarakan banyak hal yang bisa terjadi berhubungan soal hal-hal strategis seperti IKN, pemenangan pemilu bagaimana IKN diteruskan itu bisa jadi agenda-agenda yang layak dibicarakan," sambung Budiman.

Kendati demikian, Budiman menegaskan, jika PDIP bergabung dengan Koalisi Besar sudah sewajarnya kursi capres menjadi jatah PDIP. Meskipun, dia mengetahui jika setiap parpol menginginkan posisi tersebut.

"Koalisi-koalisi, presiden dan wakil presiden saya kira apakah perlu dibicarakan karena memang tentu saja setiap partai pengen jadi RI 1, Gerindra mengajukan Pak Prabowo, Cak Imin dari PKB, Golkar Pak Airlangga. PDIP juga boleh dong mengajukan RI 1, meskipun yang menentukan Ibu Ketum (Megawati Soekarnoputri)" imbuhnya.***