Komisi VII DPR RI Evaluasi Kinerja Kementerian ESDM Tahun 2023

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2023 belum mencapai harapan yang diinginkan.

Oleh karena itu, Mulyanto mendesak Kementerian ESDM untuk melakukan percepatan kerja agar target kinerja tersebut dapat benar-benar tercapai. Hal itu diungakapkanya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian ESDM, yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja tahun 2023 dan merencanakan kerja tahun 2024, Kamis (08/6/2023).

"Kami mendesak Kementerian ESDM untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga masyarakat semakin sejahtera melalui pembangunan energi dan sumber daya mineral. Bukan sebaliknya, di mana masyarakat terkena 'kutukan SDA' di mana mereka tetap miskin, sumber daya alam terkuras, dan lingkungan hancur. Ini adalah kondisi yang memprihatinkan dan tidak kita inginkan bersama," ujar Mulyanto

Menurut Mulyanto, berdasarkan indikator utama yang terlihat, kinerja Kementerian ESDM belum mencapai hasil yang signifikan. Misalnya, defisit transaksi berjalan sektor migas masih tinggi bahkan cenderung meningkat. Begitu pula impor bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG yang terus meningkat.

"Hal ini disebabkan penurunan produksi minyak, baik dari target maupun realisasinya. Visi produksi minyak sebesar 1 juta barel per hari pada tahun 2030 hanyalah mimpi belaka alias hoax. Sementara itu, pembangunan kilang baru telah terhenti puluhan tahun. Rencana pembangunan kilang di Bontang dan Tuban juga tidak jelas jalannya. Akibatnya, minyak dalam negeri sebagian diolah di luar negeri dan diimpor kembali ke Indonesia," jelas Mulyanto.

Di sisi lain, lanjut Mulyanto, program substitusi gas LPG dengan jargas masih stagnan karena tidak ada peningkatan dalam jaringan distribusi. Proyek strategis nasional DME (dimethyl ether) yang melibatkan gasifikasi batubara untuk menggantikan penggunaan LPG juga terbengkalai setelah investor dari Amerika Serikat meninggalkan proyek tersebut. Program penggunaan kompor listrik untuk mengurangi penggunaan kompor gas LPG juga batal dilaksanakan.

"Itu baru seputar defisit transaksi migas, belum lagi penerimaan negara dari sumber daya alam yang bersifat musiman. Peningkatan penerimaan hanya terjadi jika harga komoditas internasional naik, bukan karena manajemen negara yang baik. Selain itu, masih terjadi kebocoran di sana-sini akibat tambang ilegal yang mendapat dukungan dari aparat," tambahnya.

Mulyanto juga mengungkapkan keprihatinannya terkait kasus komoditas nikel. Investor dimanjakan dengan berbagai insentif dan fasilitas, seperti harga bijih nikel yang jauh di bawah harga internasional, pembebasan pajak PPh badan melalui tax holiday, pembebasan PPN, dan pajak bea ekspor nikel olahan setengah jadi.

Belum lagi kemudahan impor mesin baru dan bekas serta penggunaan tenaga kerja asing. Namun, hasil ekspor dalam bentuk devisa malah tertahan di luar negeri.

Cadangan saprolit nikel dengan kadar nikel di atas 1,7 persen semakin menipis dan terkuras. Sementara yang diekspor hanya berupa nikel pig iron (NPI) dan feronikel dengan kadar nikel sekitar 4 persen. Teknologi smelter dengan nilai tambah rendah tetap diizinkan untuk diekspor tanpa bea.

Selain itu, Mulyanto juga menyoroti dampak lingkungan yang menjadi keprihatinannya, seperti kebijakan ekspor pasir laut dan pembuangan limbah nikel ke laut di Maluku Utara.

"Di tengah kondisi tersebut, Direktur Jenderal Minerba dan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM masih dalam posisi pelaksana tugas (PLT) tanpa pengangkatan definitif. Ditambah lagi dengan kasus korupsi tunjangan kinerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) batubara yang terjadi di Kementerian, kelemahan yang ada di Kementerian ESDM semakin terungkap," tegasnya.***