58 Proyek Strategis Nasional Terancam tak Selesai Jelang Jokowi Lepas Jabatan

BANDUNG – 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang hingga saat ini belum memulai pembangunannya, sementara jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir 2024. Bagaimana nasib program unggulan Jokowi tersebut?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada PSN Goes to Campus yang diselenggarakan di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jumat (23/6/2023) mengatakan, berdasarkan penilaian pemerintah, saat ini tidak semua PSN dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu pada semester I/2024.

Airlangga menekankan bahwa, pemerintah telah menetapkan kriteria untuk memutuskan proyek mana yang akan dilanjutkan pembangunannya. Salah satu kriterianya adalah proyek yang telah mencapai tahap financial closing.

"Kami sadar bahwa tidak semua proyek akan selesai pada tahun 2024. Akan tetapi, kami memiliki kriteria. Proyek yang sudah mencapai tahap financial closing diharapkan dapat dilanjutkan. Sedangkan proyek yang belum mencapai tahap ini, kami terpaksa tidak memberikan izin untuk melanjutkan," tutur Airlangga meski tidak merinci proyek mana saja yang telah mencapai tahap financial closing dan yang akan diteruskan pembangunannya.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyoroti program pemerintah yang belum optimal dalam penyelesaiannya.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2023, yang diselenggarakan pada Rabu (14/6/2023). BPKP menggarisbawahi bahwa ada 58 PSN yang belum dimulai pembangunannya, yang berpotensi mengakibatkan penyelesaian proyek terlambat dan hasil pembangunan proyek kurang optimal.

Sementara itu, Direktur Perencanaan & Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas, Sumedi Andono Mulyo menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong pembangunan proyek prioritas meskipun tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Saat ini, pemerintah sedang merumuskan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Bappenas akan menelaah dan memastikan proyek prioritas dapat dilanjutkan oleh pemerintahan yang akan datang.

"Proyek yang belum selesai sampai tahun 2024 tetap akan kami dukung. Kami akan mendorong proyek dalam tahap perencanaan hingga sampai tahap transaksi dan konstruksi. Proyek yang konstruksinya belum selesai hingga 2024 akan kami usulkan untuk dilanjutkan dalam RPJMN 2025–2029," tutur Sumedi. ***