Airlangga Hartarto Ditarget Hadirkan Kejagung Terkait Kasus CPO

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) berencana memeriksa lebih dalam kebijakan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam masalah ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Kasus tersebut diduga merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun.

Meski Airlangga dijadwalkan untuk memenuhi panggilan Kejagung sebagai saksi pada Selasa (18/7/2023), namun Airlangga tidak hadir tanpa memberikan penjelasan. Kejagung berencana memanggil kembali Airlangga pada Senin, 24 Juli 2023.

"Kami berkeinginan untuk menelusuri lebih dalam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang bersangkutan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi implementasi dan hasil dari kebijakan tersebut," jelas Ketua Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana dalam konferensi pers di Kejagung, Selasa (18/7/2023).

Ketut menegaskan bahwa tidak ada unsur politis di balik pemanggilan terhadap ketua umum Partai Golkar tersebut. Menurutnya, Kejagung menangani kasus ini dengan profesionalisme.

"Media telah beberapa kali menanyakan kepada saya, apakah semua perkara yang dilaporkan memiliki motif politis mengingat ini adalah tahun politik," kata Ketut.

Dalam kasus ekspor CPO periode 2021-2022 ini, tiga korporasi telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. ***