Menkominfo Budi Arie Setiadi Harus Mampu Meningkatkan Standar Keamanan Siber di Indonesia

JAKARTA - Menkominfo yang baru dilantik, Budi Arie Setiadi, diberikan sejumlah saran strategis oleh Pratama Persadha, Pengamat siber dan Chairman Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), guna menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia.

Mengingat pentingnya menjaga keamanan infrastruktur digital negara, Pratama menyarankan Budi Arie untuk melakukan penilaian komprehensif atas seluruh lembaga dan instansi pemerintah. “Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan memenuhi standar keamanan siber dan berfungsi dengan baik," kata Pratama, dalam wawancara pada Senin, 17 Juli 2023.

Pratama juga menekankan pentingnya menjaga kesiapan pusat data dan informasi (pusdatin) dalam menghadapi ancaman siber. Dia mengatakan bahwa setiap pusdatin harus memahami dan menerapkan konsep Business Continuity Management (BCM) dan rutin melakukan simulasi berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada.

Dia menambahkan bahwa sosialisasi kesadaran keamanan siber kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) merupakan langkah penting lainnya. Menurut Pratama, perangkat yang digunakan oleh ASN dapat menjadi saluran bagi serangan siber ke infrastruktur yang lebih besar.

Tantangan keamanan siber ini semakin nyata dengan munculnya berbagai kasus kebocoran data pribadi dari berbagai lembaga pemerintah dan korporasi, termasuk data kependudukan, data paspor, data BPJS, data aplikasi SatuSehat (sebelumnya PeduliLindungi), dan data pengguna Tokopedia, Lazada, dan MyIndihome.

Pratama menyimpulkan bahwa keberhasilan Menkominfo dalam menghadapi tantangan keamanan siber akan menjadi indikator penting dalam penilaian kinerjanya. "Keamanan siber akan menjadi tolok ukur keberhasilan program kerja Menkominfo yang baru," tegas Pratama.

Dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kominfo pada Senin, 17 Juli 2023, Budi Arie menyebut isu kebocoran data sebagai "pekerjaan rumah" yang harus ditangani. "Ada 300 juta NIK, sementara jumlah penduduk kita hanya 277 juta. Jadi, ada penduduk yang memiliki 2 NIK," ungkapnya. ***