Pengamat Ini Sebut Pemprov DKI Jakarta Layak Raih WTP

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah berhasil berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sejak tahun 2017 sampai 2022.

Prestasi ini berhasil diraih berkat komitmen seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dalam melaksanakan good governance dan clean government.

Pengamat Kebijakan Publik GMT Institute, Agustinus Tamtama Putra mengatakan, kualitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2023 tercatat meningkat dan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini diperkuat dengan indikator berbagai penghargaan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta institusi lainnya kepada Pemprov DKI pada akhir tahun 2023 lalu.

"Berbagai prestasi yang menggambarkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dari KPK maupun BPKP diraih Pemprov DKI Jakarta sebagai peringkat pertama. Ini menunjukkan terjadi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di Pemprov DKI Jakarta," ujarnya, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (10/6).

Tamtam menjelaskan, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan tersebut dapat menjadi dasar bagi BPK RI untuk kembali memberikan opini WTP atas LKPD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2023.

"Jika skema auditnya mengacu pada periode surut sebelumnya, atau satu tahun sebelumnya, lalu dikuatkan dengan capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atau TLHP yang diatas rata-rata nasional itu. Sudah selayaknya Pemprov DKI dapat WTP lagi. Logikanya kan harusnya demikian," katanya.

Menurutnya, terdapat sejumlah catatan dan alasan yang membuatnya yakin Pemprov DKI akan kembali meraih opini WTP sebagaimana pada enam tahun terakhir secara berturut-turut. Termasuk, dari perolehan nilai tertinggi di tingkat nasional terhadap kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

"Pengendalian intern ini mengindikasikan tidak adanya praktik korupsi. Ini juga dikonfirmasi dengan perolehan predikat tertinggi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK dari BPKP, predikat tertinggi MCP dari KPK, dan nilai hasil Survey Penilaian Integritas KPK sebesar 79,96, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 70,97," bebernya.

Ia menambahkan, dari aspek transaksinya, seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemprov DKI dilakukan secara non-tunai, sehingga setiap aliran dana dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel. Kemudian, seluruh aset telah dicatat dan diadministrasikan secara memadai.

"Saya kira BPK pasti sangat objektif. Faktanya dalam enam tahun berturut-turut DKI Jakarta dapat opini WTP, kemudian sekarang di tambah dengan prestasi dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset," ungkapnya.

Menanggapi isu terkait adanya jual-beli opini WTP oleh oknum pegawai BPK, lanjut Tamtam, hal itu tidak seharusnya terjadi lantaran BPK merupakan garda terdepan untuk mengawasi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

"Kita positif thinking saja bahwa BPK adalah lembaga yang memiliki integritas tinggi. Sehingga, penilaian itu dilakukan secara profesional, berdasarkan pada kinerja keuangan dan BPK bisa membuktikan dirinya adalah lembaga yang bersih dari praktik transaksional," pungkasnya. (Riyan). ***