Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Juara Tunggal Putra, Richie: Saya Terharu Dapat Gelar Pertama
Badminton
17 jam yang lalu
Juara Tunggal Putra, Richie: Saya Terharu Dapat Gelar Pertama
2
Raih Juara Ganda Putri, Isyana/Rinjani: Kuncinya Bermain Penuh Keyakinan
Badminton
18 jam yang lalu
Raih Juara Ganda Putri, Isyana/Rinjani: Kuncinya Bermain Penuh Keyakinan
3
Tekad Imanol Garcia Berjuang Ekstra Hadapi Persija Jakarta
Sepakbola
17 jam yang lalu
Tekad Imanol Garcia Berjuang Ekstra Hadapi Persija Jakarta
4
Marcos Reina Tak Gentar Kekuatan Pasukan Shin Tae-yong
Sepakbola
17 jam yang lalu
Marcos Reina Tak Gentar Kekuatan Pasukan Shin Tae-yong
5
Sakhi Raih 4 Medali, DAD Archery Juara Umum Panahan Jakarta Series 2 Tahun 2026
Metropolitan
23 jam yang lalu
Sakhi Raih 4 Medali, DAD Archery Juara Umum Panahan Jakarta Series 2 Tahun 2026
6
Oscar Bruzon Optimistis Bhayangkakra FC Mampu Jaga Momentum
Sepakbola
16 jam yang lalu
Oscar Bruzon Optimistis Bhayangkakra FC Mampu Jaga Momentum
Home  /  Berita  /  Nasional

Mendagri: Honorer Pemda Bengkak karena Timses

Mendagri: Honorer Pemda Bengkak karena Timses
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian.
Rabu, 25 September 2024 11:23 WIB
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan penyebab bertambahnya jumlah tenaga honorer di pemerintah daerah. Dia mengatakan seringkali tenaga honorer itu berasal dari tim sukses kepala daerah yang terpilih.

Menurutnya, bertambahnya tenaga honorer untuk bidang pendidikan hingga kesehatan tidak masalah. Karena tenaga itu memang dibutuhkan di daerah.

"Tetapi tenaga umum rata-rata timses (dari tim sukses), mereka begitu menang, dijadikan tenaga honorer yang jam 8 datang, jam 10 pulang," kata dia ditemui di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2024).

Tenaga honorer yang berasal dari tim sukses itulah yang membuat "gemuk" jumlahnya di daerah. Tito menyebut biasanya tenaga honorer yang sudah ada itulah sulit untuk diberhentikan apa lagi dari tim sukses.

Untuk itu, menurutnya perlu diatur bagaimana kebutuhan tenaga honorer di pemerintah daerah agar penambahannya bisa distop.

"Kalau pendapat saya perlu diatur. Tiap daerah harus dibicarakan, kebutuhan daerah berbeda-beda supaya menyetop ini. Nanti kalau ganti kepala daerah, timses yang lama yang honorer masih tetap ada, diberhentikan mereka marah, demo, (sedangkan) timses baru dari pejabat baru nambah lagi," ungkap dia.

Terlalu banyaknya tenaga honorer di daerah juga menyebabkan belanja di daerah malah habis untuk gaji pegawai. Tito mengungkap itu sebabnya penyaluran untuk masyarakat daerahnya kurang.

"Ini di daerah pemekaran tadi, karena mereka mengandalkan dari pusat 90%, 60% dipakai untuk pegawai. Itu banyak kejadian, akibatnya deliver untuk masyarakat kurang, akhirnya mereka lambat majunya," jelasnya.

Dia menyarankan selain mengurangi rekrutmen tenaga honorer, pemerintah daerah juga harus berinovasi agar mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Terutama daerah pemekaran, ini sekarang bagaimana mengubah mindset dari teman-teman kepala daerah supaya mereka nggak hanya menunggu uang dari pemerintah pusat, terus bagaimana habisinnya, tetapi bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan daerahnya meningkat," pungkasnya. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:detik.com
Kategori:Nasional
wwwwww