Fraksi PKS DPRD DKI Konkret Dukung Peningkatan Kesejahteraan Pegawai P3K di Jakarta
 |
| Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. (Ist) |
Kamis, 24 Oktober 2024 14:30 WIB
Penulis: Riyan
Penulis: Riyan
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta dalam kurun waktu satu tahun terakhir ini banyak mendapatkan keluhan dan aspirasi dari para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Kontrak Kerja Individual (KKI), dan honorer, baik yang bertugas di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Keluhan dan aspirasi mereka umumnya sama yaitu mengenai penyesuaian kesejahteraan mereka.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, perhatian besar juga harus diberikan kepada para pegawai yang berstatus P3K, KKI, dan honorer mengingat beban kerja mereka relatif sama dengan yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Kami melihat para ASN yang berstatus sebagai P3K pada faktanya memiliki beban kerja yang relatif sama dengan yang berstatus sebagai PNS. Untuk itu, sudah seharusnya para pegawai P3K dan lainnya mendapatkan penyesuian pendapatan. Terlebih, kami juga menerima sangat banyak aspirasi terkait hal ini," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (24/10).
Ismail menjelaskan, Fraksi PKS selanjutnya mengomunikasikan aspirasi tersebut kepada pihak Eksekutif dengan harapan agar bisa segera dilakukan kajian penyesuaian gaji atau penghasilan para pegawai P3K.
Dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2025, lanjut Ismail, pihak Eksekutif sudah menindaklanjuti masukan yang diberikan dengan adanya usulan alokasi anggaran untuk penyesuaian.
"Ini tentunya menjadi kabar gembira bagi kita semua bahwa dari aspirasi yang disampaikan terkait P3K di bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya bisa ditindaklanjuti dan diakomodir dengan baik," terangnya.
Ismail menyerahkan kepada pihak Eksekutif mengenai formulasi yang tepat terkait penyesuaian gaji P3K ini. Salah satunya dengan mempertimbangkan agar penyesuaian ini bisa meningkatkan kinerja mereka.
"Formulasinya seperti apa, saya yakin pihak Eksekutif pasti sudah punya beberapa opsi, baik yang selama ini sudah dijalankan maupun ada usulan-usulan baru," ungkapnya.
Ismail menuturkan, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta merasa bersyukur dengan komunikasi yang sangat baik dari tenaga P3K yang menyampaikan aspirasinya kepada kami sebagai Wakil Rakyat. Kemudian, kami langsung komunikasikan dengan Eksekutif selaku pengguna anggaran.
"Alhamdulillah, ini bisa menghasilkan solusi dan kebijakan yang baik sesuai yang kita harapkan. Pola-pola seperti ini saya harapkan bisa ditiru juga oleh pihak manapun saat ada masalah yang terkait dengan Pemprov maupun DPRD DKI, sehingga kita bisa betul-betul memperjuangkan aspirasi yang menjadi hak mereka," bebernya.
Ismail menegaskan, setelah melalui tahapan pembahasan di KUA-PPAS diharapkan usulan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan pegawai P3K ini dapat disetujui.
"Tentu ada tahapan yang harus dilalui, setelah KUA-PPAS ini tentu akan masuk di pembahasan RAPBD yang juga akan kita kawal. Kalau ini disahkan dalam APBD 2025 maka diharapkan per Januari tahun depan sudah bisa direalisasikan," pungkasnya.
| Editor | : | Azhari Nasution |
| Kategori | : | Badminton, DKI Jakarta |
