Pemerintah Bisa Tunda Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Perppu atau Revisi UU Jadi Pilihan

JAKARTA – Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) masih memungkinkan untuk ditunda. Penundaan ini dapat ditempuh melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atau revisi undang-undang (UU) oleh DPR RI.

Mantan Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, menilai Perppu menjadi opsi paling cepat jika Presiden RI Prabowo Subianto ingin menunda kebijakan tersebut. "Ya, bisa (ditunda) dengan Perppu. Perppu adalah mekanisme pengganti undang-undang dalam kondisi genting," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Sabtu (28/12/2024).

Namun, Erry menekankan bahwa penerbitan Perppu harus memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa. "Kata kunci untuk Perppu adalah adanya situasi mendesak yang memerlukan langkah cepat dari pemerintah," tambahnya.

Meski Perppu merupakan kewenangan presiden, keputusan tersebut harus mendapat persetujuan DPR dalam waktu tiga bulan. Jika DPR tidak memberikan tanggapan, Perppu akan otomatis berlaku. "Tapi jika ditolak DPR, Perppu itu harus dibatalkan," jelas Erry.

Di sisi lain, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga tokoh Gerakan Nurani Bangsa menyatakan bahwa revisi undang-undang bisa menjadi alternatif penundaan kenaikan PPN. "Revisi UU memungkinkan dan pernah dilakukan DPR dalam waktu yang relatif cepat," katanya.

Menurut Lukman, revisi UU akan lebih efektif dan tidak menimbulkan polemik terkait persyaratan penerbitan Perppu. "Langkah ini dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat tanpa memunculkan perdebatan soal legalitas," imbuhnya.

Lukman menyoroti bahwa kenaikan PPN akan berdampak signifikan pada masyarakat kelas menengah dan bawah. "Beban ekonomi saat ini sudah cukup berat, dan kebijakan ini akan menambah tekanan bagi mereka," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan agar pemerintah mempertimbangkan momen yang tepat dalam menaikkan tarif pajak. "Kenaikan PPN seharusnya dilakukan di waktu yang lebih kondusif, sehingga tidak menambah beban bagi masyarakat kecil," tutur Lukman.

Rencana ini sebelumnya menuai kritik dari berbagai pihak yang meminta pemerintah mencari alternatif lain, seperti peningkatan pajak untuk kelompok masyarakat kaya atau optimalisasi pengelolaan pajak.

Dalam menghadapi kebijakan fiskal besar seperti ini, pemerintah diharapkan dapat bersikap bijaksana untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat. ***