Denda Pagar Laut Rp48 Miliar, Kades Kohod Belum Terima Surat Resmi

TANGERANG – Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, melalui kuasa hukumnya, Yunihar, memberikan tanggapan terkait sanksi denda administratif sebesar Rp48 miliar yang dijatuhkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Yunihar menegaskan bahwa tuduhan terhadap kliennya tidak memiliki dasar yang jelas. "Pernyataan Menteri KKP tidak berdasar. Semua yang disampaikan tidak memiliki relevansi yang kuat dan terkesan dipaksakan," ujarnya di Tangerang, Sabtu.

Ia juga menyampaikan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi terkait penetapan status hukum kliennya. "Kami belum mengetahui isi dan pertimbangan dalam surat penetapan tersebut, sehingga kami belum bisa memberikan banyak tanggapan lebih lanjut," katanya.

Meski demikian, pihaknya tetap menghormati kewenangan KKP dalam menangani kasus ini. "Kami menghargai tugas dan wewenang KKP, tetapi hingga saat ini klien kami belum menerima pemberitahuan resmi. Semua informasi yang kami dapatkan hanya berasal dari pemberitaan di media. Jika surat resmi telah kami terima, kami akan mendiskusikannya dengan klien kami, mengingat saat ini ia masih berada dalam tahanan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Kades Kohod dan stafnya diberi batas waktu 30 hari untuk melunasi denda administratif terkait pembangunan pagar laut tersebut.

"Mereka diberikan waktu maksimum 30 hari untuk membayar denda. Dan dalam pernyataan yang dibuat, mereka menyatakan sanggup membayar," ujar Trenggono di Jakarta.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, di mana anggota DPR, Daniel Johan, menyoroti persoalan pagar laut di Kabupaten Tangerang.

Selain itu, Trenggono menambahkan bahwa dalam penyelidikan kasus ini, KKP juga melibatkan aparat penegak hukum dari Bareskrim Polri. Namun, ia enggan memberikan komentar lebih jauh mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. "Itu bukan ranah KKP," pungkasnya. (ant)