Harga Beras Melonjak, Jepang Krisis Pasokan Terburuk Sepanjang Sejarah

JAKARTA – Jepang tengah menghadapi krisis pasokan beras yang mengakibatkan lonjakan harga drastis hingga hampir Rp100 ribu per kilogram. Pemerintah pun bergerak cepat dengan melelang cadangan darurat guna mengatasi kelangkaan dan menstabilkan pasar.

Lebih dari 200 ribu ton beras dilaporkan menghilang dari jalur distribusi, menyebabkan pembatasan pembelian di supermarket serta kenaikan harga di restoran. Harga beras di Jepang melonjak dua kali lipat dalam setahun terakhir, dengan satu kantong beras 5 kilogram kini dijual hampir 4.000 yen (sekitar Rp446 ribu), atau setara dengan Rp89.376 per kilogram.

Menurut laporan CNBC, beberapa faktor utama memicu lonjakan ini, termasuk gelombang panas ekstrem pada 2023 yang berdampak pada panen, serta pembelian panik setelah peringatan bencana alam pada Agustus lalu. Kebijakan pemerintah yang membatasi produksi guna menjaga harga juga turut memperburuk situasi.

Menteri Pertanian Jepang, Taku Eto, mengakui bahwa kondisi ini 'tidak terduga' dan memerlukan langkah cepat untuk memulihkan keseimbangan pasar. Sebagai solusi jangka pendek, pemerintah melelang 165 ribu ton beras dari cadangan darurat, bagian dari total 231 ribu ton yang akan dilepas ke pasar.

Di samping itu, perubahan sistem distribusi juga berdampak besar. Kebijakan baru yang memungkinkan petani menjual langsung tanpa melalui distributor utama membuat pasokan lebih sulit dilacak. Ditambah lagi, spekulasi pasar semakin memperburuk kondisi karena banyak pelaku usaha dan individu menimbun beras dengan harapan harga terus naik.

"Beras kini mulai diperlakukan sebagai aset investasi," ujar Masayuki Ogawa, Asisten Profesor Ekonomi Pertanian di Universitas Utsunomiya.

Untuk menghindari krisis serupa di masa depan, pemerintah Jepang berencana meningkatkan ekspor beras hingga delapan kali lipat menjadi 350 ribu ton pada 2030. Langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi produksi serta upaya stabilisasi pasokan domestik. Rencana tersebut akan masuk dalam kebijakan dasar pangan dan pertanian yang diperbarui setiap lima tahun.

Jepang juga telah mengalokasikan 1,2 juta ton lahan pertanian untuk produksi beras non-konsumsi utama, seperti pakan ternak dan ekspor. Selain itu, pemerintah menargetkan penurunan biaya produksi dari 11.350 yen menjadi 9.500 yen per 60 kilogram guna meningkatkan daya saing dengan beras impor.

Namun, kebijakan tarif impor beras Jepang turut mendapat kritik dari Amerika Serikat. Pemerintahan Presiden Donald Trump menuding Jepang menerapkan tarif hingga 700 persen terhadap impor beras, yang dinilai menghambat perdagangan bebas. Jika AS merespons dengan kebijakan tarif balasan pada industri otomotif Jepang, dampaknya terhadap ekonomi bisa sangat signifikan.

Dengan konsumsi beras domestik mencapai 6,6 juta ton per tahun dan populasi yang terus menurun, Jepang menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan produksi, distribusi, dan harga beras. Lelang cadangan strategis serta peningkatan ekspor menjadi langkah awal, namun efektivitas kebijakan ini masih perlu diuji dalam beberapa bulan mendatang.

Keputusan pemerintah dalam mengelola krisis ini akan menjadi faktor penentu bagi stabilitas pangan dan ekonomi Jepang di masa depan. ***