KPID DKI Jakarta Terima Kunjungan Studi Banding Komisi I DPRD Bangka Belitung

JAKARTA - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta menerima kunjungan dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung dalam rangka studi banding terkait dunia penyiaran.

Rombongan DPRD dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Bangka Belitung, Pahlivi, S.Pi, didampingi Wakil Ketua H. Mulyadi, S.E, Sekretaris Sadiri, serta sejumlah anggota lainnya.

Sementara itu, Ketua KPID DKI Jakarta Puji Hartoyo menerima langsung rombongan tersebut yang didampingi komisioner KPID diantaranya Thomas Bambang Pamungkas dan Arif Faturrahman serta jajaran lainnya.

Ketua Komisi I DPRD Bangka Belitung, Pahlivi, S.P.i mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tugas dan kewenangan KPID.

Dalam pertemuan ini, Pahlivi mempertanyakan kepada Ketua KPID dan jajaran terkait cara menjaga kesinambungan dunia penyiaran di tengah pesatnya perkembangan media digital dan juga mempertanyakan bagaimana proses seleksi komisioner di KPID DKI.

"Harapannya kunjungan ini dapat menjadi referensi bagi DPRD Bangka Belitung dalam menyusun kebijakan penyiaran di daerah," ujar Pahlivi.

Merespon hal tersebut, Ketua KPID DKI Jakarta, Puji Hartoyo, menegaskan pentingnya menjaga ekosistem penyiaran agar tetap sehat dan berkelanjutan.

Menurutnya, selain melakukan pengawasan, KPID juga memiliki tugas membina lembaga penyiaran agar terus berkembang dan memberikan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

"Tugas KPID adalah menjaga lembaga penyiaran tetap sehat dan berkesinambungan. Selain pengawasan, pembinaan juga sangat penting untuk memastikan kualitas penyiaran tetap terjaga," ujar Puji.

Terkait proses seleksi komisioner, Puji menjelaskan bahwa mekanismenya telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2022 serta Peraturan KPI Nomor 1 Tahun 2024.

"Dalam regulasi tersebut, kewenangan penuh dalam proses seleksi berada di tangan DPRD setempat," jelas Puji.

Ia juga berharap sinergi antara KPID, DPRD, dan pemerintah daerah semakin erat dalam menjaga kualitas penyiaran di Indonesia.

"Kolaborasi sangat diperlukan agar pengawasan dan pengembangan dunia penyiaran semakin maksimal dalam rangka mencerdaskan masyarakat dan memberikan informasi yang akurat melalui penyiaran," harap Puji.***