Penemuan Ladang Ganja di Bromo, DPR Minta Pemerintah Bertanggung Jawab
 |
| Foto udara yang menunjukkan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger (TNBTS). (Foto: Dokumentasi Balai Besar TNBTS). |
Kamis, 20 Maret 2025 09:09 WIB
JAKARTA – Komisi IV DPR RI berencana memanggil Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk meminta klarifikasi terkait temuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). DPR juga meminta kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat.
"Kita akan segera memanggil Kementerian Kehutanan untuk meminta penjelasan. Ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas. Selain itu, kami juga mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas temuan ini," ujar anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Selain pemanggilan Menteri Kehutanan, Johan mengusulkan agar DPR melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa taman nasional guna memastikan pengawasan lebih ketat terhadap kawasan konservasi.
"Kami akan mengusulkan agar DPR melakukan sidak ke beberapa taman nasional. Kita ingin memastikan kejadian serupa tidak terulang dan pengawasan lebih diperketat," jelasnya.
Penemuan ladang ganja di kawasan TNBTS sempat menimbulkan berbagai spekulasi di media sosial. Muncul dugaan bahwa penutupan sementara kawasan wisata tersebut dilakukan untuk menutupi keberadaan ladang ganja.
Selain itu, aturan terkait penerbangan drone swasta yang dikenakan biaya hingga Rp2 juta per izin menambah kecurigaan adanya upaya menyembunyikan lokasi ladang ganja tersebut.
Menanggapi hal ini, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membantah bahwa penutupan TNBTS dilakukan untuk melindungi ladang ganja.
"Ladang ganja itu bukan bagian dari pengelolaan taman nasional. Justru tim kami bekerja sama dengan kepolisian untuk menemukan titiknya," ujar Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Ia menjelaskan, lokasi ladang ganja ditemukan dengan bantuan drone dan pemetaan bersama pihak kepolisian serta polisi hutan.
"Kami menggunakan drone untuk pemetaan dan justru berkat itu lokasi ladang ganja bisa ditemukan. Jadi, tidak benar kalau taman nasional ditutup untuk menyembunyikan ladang ganja," tegasnya.
Menhut juga memastikan tidak ada keterlibatan staf taman nasional dalam aktivitas ilegal tersebut.
"InsyaAllah staf kami tidak ada yang begitu, kalau nanam pun paling singkong," tambahnya. ***
