Dorong Ekonomi Daerah, Mendagri Tekankan Percepatan APBD 2025

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan pentingnya percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk menggerakkan ekonomi daerah. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat koordinasi virtual bersama seluruh kepala daerah se-Indonesia dari Kantor Pusat Kemendagri, Kamis (8/5/2025).

“Belanja daerah harus dipercepat karena sektor swasta sangat bergantung pada stimulus dari belanja pemerintah,” kata Tito.

Ia menyebut salah satu kendala utama lambatnya penyerapan anggaran adalah proses pengadaan barang dan jasa, termasuk keraguan dalam penggunaan e-katalog. Hal ini menyebabkan lelang tertunda dan belanja pemerintah belum optimal.

Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mencatat, hingga 30 April 2025, realisasi belanja APBD baru mencapai Rp214,88 triliun atau 15,44 persen. Meskipun nominalnya naik dibandingkan tahun lalu (Rp212,46 triliun), persentasenya lebih rendah dari capaian April 2024 sebesar 16,32 persen.

Tito juga menyoroti pendapatan daerah yang baru terealisasi sebesar Rp292,75 triliun atau 21,88 persen, sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 22,89 persen.

“Kalau pendapatan rendah, program prioritas seperti pengentasan kemiskinan dan pemberian makanan bergizi akan sulit terealisasi,” jelasnya.

Ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan fiskal antara belanja dan pendapatan. “Jangan sampai ada defisit yang tidak terkendali. Tapi juga percuma punya uang kalau tidak dibelanjakan,” tambah Tito.

Rapat turut dihadiri Kepala LKPP Hendrar Prihadi, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Forum ini membahas strategi penguatan pengadaan, percepatan belanja, dan pemetaan ekonomi daerah.

Kemendagri berharap melalui koordinasi ini, pemerintah daerah memiliki pemahaman lebih komprehensif dalam merumuskan kebijakan fiskal yang mendorong pertumbuhan dan pelayanan publik yang lebih optimal. (ant)