Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua Umum NAIJU Apresiasi Pemprov DKI Gulirkan Try Out Gratis Masuk Perguruan Tinggi
Metropolitan
19 jam yang lalu
Ketua Umum NAIJU Apresiasi Pemprov DKI Gulirkan Try Out Gratis Masuk Perguruan Tinggi
2
Bursa Wapres Pengganti Gibran Memanas, Dasco Ungguli Sugiono? Ini 3 Modal Politiknya
Nasional
20 jam yang lalu
Bursa Wapres Pengganti Gibran Memanas, Dasco Ungguli Sugiono? Ini 3 Modal Politiknya
3
Mariano Peralta Cerita Soal Adaptasi di Persib dan Kota Bandung
Sepakbola
18 jam yang lalu
Mariano Peralta Cerita Soal Adaptasi di Persib dan Kota Bandung
4
Kalahkan Wakil Chinese Taipei, Amali/Siti Fadia Raih Tiket ke Babak 16 Besar
Badminton
20 jam yang lalu
Kalahkan Wakil Chinese Taipei, Amali/Siti Fadia Raih Tiket ke Babak 16 Besar
5
Persib Bandung Hadapi Jadwal Superpadat Hingga Desember 2026
Sepakbola
18 jam yang lalu
Persib Bandung Hadapi Jadwal Superpadat Hingga Desember 2026
6
Mulyanto: Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara Harus Diikuti Reformasi Tata Kelola dan Penegakan Hukum
Nasional
20 jam yang lalu
Mulyanto: Target 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara Harus Diikuti Reformasi Tata Kelola dan Penegakan Hukum
Home  /  Berita  /  Voli

Mulyanto: Pemerintah Harus Bersikap Pada Hambatan Non-Tarif AS terhadap Udang dan Rempah Indonesia

Mulyanto: Pemerintah Harus Bersikap Pada Hambatan Non-Tarif AS terhadap Udang dan Rempah Indonesia
Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024, Mulyanto. (Ist)
Selasa, 07 Oktober 2025 18:01 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Penolakan otoritas Amerika Serikat terhadap produk udang beku dan cengkeh Indonesia karena temuan Cesium-137 (Cs-137), menurut Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024, Mulyanto telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian ekonomi serius bagi eksportir nasional.

Mengingat hasil uji laboratorium FDA mencatat kadar Cs-137 hanya ± 68 Bq/kg pada udang dan ± 732 Bq/kg pada cengkeh, alias jauh di bawah ambang intervensi FDA 1.200 Bq/kg dan standar Codex 1.000 Bq/kg.

Ahli nuklir alumnus Jepang ini berpendapat penolakan AS terhadap produk yang memenuhi standar ini dapat menimbulkan dugaan adanya upaya menghambatan produk non-tarif yang tidak berbasis bukti ilmiah.

"Kadar Cs-137 yang ditemukan berada jauh di bawah batas aman FDA dan Codex sehingga tidak semestinya diperlakukan sebagai pangan berbahaya. Penolakan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi petambak, petani rempah serta pelaku usaha nasional.

Pemerintah Indonesia harus mengajukan protes resmi dan meminta klarifikasi tertulis kepada FDA, menempuh diplomasi teknis SPS (standar keamanan pangan dan kesehatan). Bila perlu membawa isu ini ke forum WTO agar tidak menjadi preseden hambatan non-tarif,” tegas Mulyanto.

Mulyanto menjelaskan, ekspor udang Indonesia ke AS tahun 2024 mencapai sekitar USD 0,97 miliar dan rempah-rempah sekitar USD 564 juta. Jika penolakan terus berlanjut, potensi kerugian bisa mencapai Rp 2,4–4,9 triliun per tahun belum termasuk biaya tambahan pengujian ulang, logistik tertahan dan hilangnya kepercayaan pasar.

Ia minta Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri segera melakukan diplomasi teknis untuk menegosiasikan kepastian hukum perdagangan. Kementerian teknis terkait dan Bapeten memperkuat sertifikasi keamanan rantai pasok agar setara dengan Codex dan FDA. Pemerintah RI perlu siap membawa isu ini ke WTO bila tidak ada penyelesaian memadai.

“Indonesia berkomitmen pada standar keamanan pangan internasional. Namun standar harus diterapkan secara konsisten dan adil agar jutaan nelayan, petani rempah dan UMKM tidak menjadi korban hambatan non-tarif yang merugikan perekonomian nasional,” tegasnya. ***

wwwwww