Prabowo Tegas Soal Tambang Ilegal: Enam Perusahaan Rugikan Negara Rp300 Triliun
![]() |
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelaku tambang ilegal yang selama ini menggerogoti kekayaan negara. Ia mengungkapkan, enam perusahaan tambang timah tanpa izin di Bangka Belitung menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun, dan kini seluruh aset mereka resmi disita.
“Dari enam perusahaan saja, kerugian negara sudah mencapai Rp300 triliun. Ini harus kita hentikan, tidak boleh terus dibiarkan,” ujar Prabowo dengan nada tegas saat menyerahkan aset sitaan negara kepada PT Timah (Persero), Senin (6/10/2025).
Aset sitaan tersebut terdiri atas enam smelter timah beserta sejumlah barang berharga lain yang nilainya mencapai Rp6–7 triliun. Pemerintah menyerahkan aset-aset tersebut kepada PT Timah untuk dikelola sebagai bagian dari upaya menyelamatkan aset negara dan memperkuat industri timah nasional.
“Nilainya dari enam smelter dan barang-barang yang disita mendekati Rp7 triliun,” kata Prabowo.
Barang-barang yang kini berstatus aset negara itu meliputi:
108 unit alat berat;
99 ton kristal Sn;
94 ton crude tin;
29 ton logam timah Rfe;
15 ton aluminium;
195 unit alat pertambangan;
22 bidang tanah seluas 238.848 meter persegi;
53 kendaraan;
1 unit mess karyawan;
serta uang tunai dan valuta asing senilai lebih dari Rp202 miliar.
Prabowo menilai praktik tambang ilegal yang dilakukan korporasi tersebut bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan lingkungan dan merampas hak rakyat atas sumber daya alam.
“Kekayaan alam Indonesia adalah milik rakyat, bukan untuk dikeruk secara liar oleh segelintir pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.
Ia memastikan, pemerintah akan memperketat sistem pengawasan pertambangan nasional, memperkuat koordinasi antara Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung, PPATK, dan aparat penegak hukum, serta menindak tegas siapapun yang terlibat dalam jaringan mafia tambang.
“Kita akan pastikan tidak ada lagi tambang ilegal yang beroperasi di negeri ini. Semua kekayaan alam harus dikelola secara sah, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa hasil sitaan ini akan digunakan untuk memperkuat kapasitas produksi PT Timah sebagai perusahaan milik negara yang berperan penting dalam pengelolaan sumber daya timah nasional.
Penyerahan aset bernilai triliunan rupiah ini menandai langkah awal pemerintahan Prabowo dalam menegakkan kedaulatan negara atas sumber daya alam, sekaligus mengirim pesan keras kepada para pelaku tambang ilegal bahwa era pembiaran telah berakhir. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | detik.com |
| Kategori | : | Ekonomi, DKI Jakarta |













