Ramai-ramai Gubernur Sambangi Kemenkeu, Purbaya Ingatkan: Uang Negara Ada Batasnya
![]() |
| Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. |
JAKARTA – Suasana Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, mendadak ramai, Selasa (7/10/2025), saat 18 gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mendatangi langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Mereka kompak menyampaikan keluhan soal pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dianggap memberatkan.
Namun, bukannya langsung mengabulkan permintaan para kepala daerah itu, Purbaya justru menanggapi dengan nada santai tapi tajam.
“Kalau mereka, maunya semua ditanggung saya,” katanya dengan senyum lebar saat konferensi pers usai pertemuan.
Purbaya mengakui keluhan tersebut wajar. Tapi, menurutnya, kemampuan APBN tidak bisa memenuhi semua permintaan daerah, terlebih saat ekonomi nasional masih dalam tekanan.
“Ini sembilan bulan pertama 2025, ekonomi sedang melambat. Kalau semua diminta sekarang, pasti saya tidak bisa,” tegasnya.
Dalam rapat yang berlangsung dinamis itu, sejumlah gubernur menyampaikan persoalan keuangan daerah mereka. Salah satunya datang dari Kalimantan Utara, yang meminta dukungan dana Rp150 miliar untuk membangun jembatan penghubung antarwilayah karena banyak warganya memenuhi kebutuhan dari Malaysia.
Purbaya berjanji akan mengoordinasikan hal itu dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), namun menekankan bahwa daerah juga harus bertanggung jawab mengelola anggaran dengan baik.
“Kalau mereka mau bangun daerahnya, harusnya dari dulu sudah bagus. Jangan sampai anggaran bocor. Itu yang jadi concern saya,” sindirnya.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), termasuk yang paling keras menyuarakan protes. Ia menilai pemangkasan anggaran hingga 25 persen menghambat pembangunan di daerahnya.
“Kami semua sepakat meminta agar anggaran tidak dipotong. Karena beban pembangunan itu ada di provinsi,” ujarnya usai pertemuan.
Senada, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengaku dampak pemangkasan TKD begitu terasa hingga berimbas pada keterlambatan pembayaran gaji ASN.
“Kalau dana transfer tidak dikembalikan, kami harap pemerintah pusat ambil alih gaji pegawai,” katanya.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah memangkas TKD menjadi Rp650 triliun, turun hampir 29 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp919 triliun. Keputusan itu memicu keresahan di banyak daerah. Akibatnya, beberapa pemerintah provinsi menaikkan tarif pajak untuk menutup kekurangan anggaran.
Sebagai bentuk kompromi, Purbaya akhirnya menambah Rp43 triliun, sehingga total dana transfer naik menjadi Rp693 triliun. Meski begitu, ia menegaskan tambahan ini tidak berarti daerah bisa kembali boros.
“Saya akan lihat kondisi ekonomi dan penerimaan pajak di pertengahan 2026. Kalau ekonomi membaik, pajak naik, dan tak ada kebocoran, kita bagi lebih banyak,” ujarnya.
Menteri Keuangan yang baru sebulan menjabat di kabinet Presiden Prabowo Subianto itu juga menyentil reputasi sebagian pemerintah daerah yang dianggap masih buruk dalam pengelolaan anggaran.
“Image mereka (pemda) kurang bagus di mata pemerintah pusat. Kalau bisa diperbaiki, tidak ada alasan desentralisasi tidak jalan,” ujarnya lugas.
Pertemuan antara Purbaya dan para gubernur itu menjadi gambaran nyata ketegangan fiskal antara pusat dan daerah di awal pemerintahan baru. Di tengah pengetatan anggaran, pemerintah pusat meminta daerah berbenah dan tidak lagi sekadar menuntut, tapi juga membuktikan kinerja. ***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | cnnindonesia.com |
| Kategori | : | Voli, Metropolitan, DKI Jakarta |













