Rekan Indonesia Soroti Kematian Irene Sokoy, Nilai Ada Krisis Pelayanan Kesehatan Ibu di Jayapura
 |
| Irene Sokoy. (Ist) |
Kamis, 20 November 2025 09:44 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAYAPURA- Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia menilai meninggalnya Irene Sokoy, ibu hamil asal Kampung Hobong, bersama bayi dalam kandungannya pada 19 November 2025, menjadi indikator kegagalan serius dalam pelayanan kesehatan maternal di Jayapura. Organisasi tersebut meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap fasilitas kesehatan rujukan di kawasan Abepura dan Jayapura.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Rekan Indonesia, Irene dibawa dari Kampung Kensio menuju RS Yowari sekitar pukul 03.00 WIT untuk proses persalinan. Dari sana pasien dirujuk ke RS Abepura, namun tidak mendapat pelayanan. Keluarga kemudian membawa pasien ke RS Dian Harapan yang juga tidak menerima.
Ketika tiba di RS Bhayangkara, keluarga diminta menyediakan biaya operasi sebesar Rp 8 juta. Karena tidak mampu, keluarga memilih membawa Irene ke RS Dok II Jayapura. Namun pasien meninggal dalam perjalanan sebelum mendapatkan penanganan.
"Penolakan berulang terhadap pasien gawat darurat seperti ini tidak boleh terjadi. Ini menunjukkan adanya masalah sistemik dalam pelayanan kesehatan ibu di Jayapura," kata Agung Nugroho, Ketua Umum Rekan Indonesia, dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).
Agung menjelaskan bahwa kematian Irene tidak dapat dianggap sebagai insiden biasa. Berdasarkan data resmi, Papua tercatat memiliki angka kematian ibu mencapai 565 per 100.000 kelahiran hidup, tertinggi di Indonesia dan jauh di atas rata-rata nasional. Ia menilai kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kematian ibu di Papua merupakan masalah sistemik yang telah berlangsung lama.
Rekan Indonesia juga menyoroti kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Abepura. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya persoalan dalam proses rujukan dan layanan kegawatdaruratan maternal, seperti keterlambatan pengambilan keputusan, stabilisasi pasien yang belum optimal, serta kapasitas tenaga medis yang belum merata.
"Jika di pusat kota saja penanganan ibu hamil dalam kondisi darurat sangat lambat, bagaimana kondisi di wilayah pedalaman? Ini situasi yang mengkhawatirkan," ujar Agung.
Rekan Indonesia mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit rujukan yang diduga menolak pasien, menegakkan aturan pelayanan gawat darurat yang melarang permintaan uang muka, meningkatkan kompetensi tenaga medis, serta menyediakan skema pembiayaan darurat bagi keluarga tidak mampu.
"Di kota dengan akses rumah sakit yang banyak, seorang ibu tidak boleh meninggal hanya karena birokrasi atau penolakan layanan. Ini tidak boleh terulang. Pemerintah harus segera bertindak," kata Agung.
Rekan Indonesia berharap peristiwa ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Papua. ***
