Kematian Irene Sokoy Ungkap Kerapuhan Sistem Kesehatan Papua

JAKARTA – Tragedi yang menimpa Irene Sokoy di Papua membuka kembali persoalan mendasar layanan kesehatan rujukan di wilayah timur Indonesia. Kementerian Kesehatan mengidentifikasi empat faktor utama yang menyebabkan Irene dan bayinya meninggal setelah melalui perjalanan rujukan yang panjang dan penuh hambatan.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, Azhar Jaya, menjelaskan empat persoalan utama yang menjadi temuan awal, yaitu kekurangan dokter spesialis, perawatan fasilitas kesehatan yang tidak optimal, ketidakpatuhan terhadap prosedur standar, serta lemahnya sistem rujukan. "Keempat aspek ini yang sedang kita evaluasi menyeluruh," ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa kekurangan dokter kandungan, ginekolog, dan anestesiolog masih menjadi persoalan lama di banyak daerah luar Jawa. Ia menyampaikan bahwa kementerian mendorong sistem pendidikan berbasis rumah sakit agar anak muda Papua dapat memperoleh akses pelatihan spesialis dan kembali membangun layanan kesehatan di daerahnya.

Untuk memperbaiki tata kelola, Sadikin menegaskan bahwa rumah sakit daerah perlu diperkuat secara manajerial. Ia mengungkapkan adanya kerja sama antara pemerintah daerah dengan kementerian dalam meningkatkan standar pelayanan. RSUP Dr Sardjito ditugaskan mendampingi Provinsi Papua untuk membenahi manajemen rumah sakit, termasuk renovasi ruang operasi sambil memastikan layanan tetap berjalan.

Kementerian turut menyoroti pentingnya pengumpulan data akurat untuk memperbaiki sistem rujukan. Ia menekankan perlunya pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi bagi rumah sakit yang melanggar Undang-Undang Kesehatan sebagai upaya menghindari kejadian serupa.

Perjalanan Irene menuju perawatan medis yang layak menjadi potret nyata kesenjangan layanan kesehatan. Sebelumnya ia menjalani perawatan antenatal di puskesmas dan telah diperiksa dokter spesialis kandungan. Namun ketika tiba waktunya melahirkan 16 November, ketersediaan tenaga ahli justru menjadi kendala terbesar.

RS Yowari tidak memiliki dokter kandungan untuk operasi caesar. Ia lalu dirujuk ke RS Dian Harapan yang tidak memiliki anestesiolog dan NICU penuh. Pasien kembali dipindahkan ke RS Abepura, namun seluruh ruang operasi di rumah sakit itu tengah direnovasi.

Berpindah lagi ke RS Bhayangkara yang memiliki dokter kandungan dan anestesiolog, Irene menghadapi kendala baru karena rumah sakit tersebut tidak menyediakan layanan rawat inap kelas tiga. Ia disarankan mencari rumah sakit swasta dan diminta membayar sekitar Rp3–4 juta. Karena kesulitan biaya, ia kembali harus dipindahkan.

Dalam proses pemindahan itu, Irene mengalami kejang. Ia dilarikan kembali ke RS Bhayangkara, tetapi nyawanya tidak terselamatkan. Irene dan bayinya meninggal 17 November sekitar pukul 05.00 waktu setempat.

Kasus Irene menjadi pengingat sekaligus tekanan moral bagi pemerintah bahwa akses layanan kesehatan ibu di daerah masih membutuhkan perhatian serius. ***