Bina Marga Jakbar Sebut Perlunya MoU Kerjasama Infrastruktur Antarwilayah
 |
| Acara Focus Group Discussion (FGD) bertema "Transformasi Infrastruktur dalam Menunjang Akselerasi Perekonomian di Kantor Wali Kota Jakarta Barat". (Ist). |
Kamis, 07 Mei 2026 19:55 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat bersama Pemkot Tangerang sepakat memperkuat sinergisitas pembangunan infrastruktur dan transportasi lintas wilayah untuk mendukung konektivitas serta ketahanan ekonomi kawasan.
Komitmen itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Transformasi Infrastruktur dalam Menunjang Akselerasi Perekonomian di Kantor Wali Kota Jakarta Barat"
Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah mengatakan, pembangunan jalan memiliki peran strategis dalam membuka akses antarwilayah dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.
"Membangun jalan sama saja dengan membangun peradaban. Jalan membuka konektivitas antarwilayah sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih optimal," kata Iin, Kamis (7/5/2026) sore.
Menurutnya, keberlanjutan infrastruktur tidak cukup hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan pemeliharaan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pengguna jalan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan wilayah penyangga, khususnya Kota Tangerang, mengingat tingginya mobilitas masyarakat Jabodetabek setiap harinya.
"Permasalahan wilayah tidak bisa diselesaikan sendiri. Perlu kolaborasi agar tidak terjadi friksi dalam pelaksanaan pembangunan," ujarnya.
Iin mengungkapkan, komunikasi lintas wilayah telah dilakukan dalam rencana pengembangan kawasan perbatasan seperti Kembangan dan Joglo agar kebijakan pembangunan berjalan selaras.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya inovasi pembiayaan melalui skema creative financing agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD.
"Anggaran tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Perlu alternatif pembiayaan agar pembangunan tetap berjalan," jelasnya.
Kepala Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat, Taufik Hendayana menjelaskan, koordinasi lintas wilayah sebenarnya telah lama dilakukan, meski belum sepenuhnya terikat dalam kerangka formal.
"Koordinasi antarwilayah sudah sering dilakukan, tapi memang secara formal belum maksimal. Ke depan ini yang akan kita dorong," terang Taufik.
Menurut Taufik, pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di Jakarta Barat akan bersinggungan langsung dengan wilayah Kota Tangerang, salah satunya di kawasan Jalan Basoka.
Ia menyebut, diperlukan nota kesepahaman (MoU) antarwilayah untuk mendukung integrasi tata kota, penyediaan ruang terbuka hijau hingga pengembangan pembiayaan kreatif.
"Walaupun asetnya berada di Bina Marga, pemanfaatannya bisa disiapkan untuk ruang hijau berkelanjutan maupun mendukung sektor perekonomian," imbuhnya.
Taufik mengungkapkan, adanya proyek pengendalian banjir di kawasan Jalan Salak II yang membutuhkan dukungan infrastruktur tambahan, mulai dari relokasi rambu peringatan dini hingga pembangunan saluran teknis.
"Infrastruktur ini saling beririsan, maka MoU menjadi penting agar tidak terjadi hambatan di lapangan," ucapnya
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Maulana A Damanik menuturkan, konektivitas antarwilayah saat ini telah didukung sistem transportasi yang semakin terintegrasi.
"Harapannya tentu masyarakat bisa berpindah menggunakan angkutan massal yang aman dan nyaman, serta terhubung dengan Transjakarta, KRL, hingga kereta bandara," ungkap Damanik.
Dalam forum tersebut, pegiat media sosial, Budhi Haryadi mengusulkan pembentukan badan koordinasi pembangunan infrastruktur lintas kawasan yang lebih terintegrasi.
Tingginya mobilitas masyarakat Jabodetabek memerlukan sistem koordinasi yang lebih kuat agar pembangunan berjalan efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
"FGD ini jangan berhenti di sini. Selain masyarakat dan pemangku wilayah, penyatuan pemahaman antar perangkat daerah juga sangat penting," bebernya.
Sementara itu, Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah (Rian) menyampaikan infrastruktur jalan merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi perkotaan.
"Infrastruktur jalan bukan sekadar fasilitas, tetapi instrumen strategis dalam mendorong akselerasi ekonomi," tegasnya.
Ia menyebut kualitas jalan berpengaruh langsung terhadap efisiensi distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, hingga daya saing kota.
"Saya ingin FGD menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperkuat konektivitas wilayah dan ketahanan ekonomi Jakarta Barat melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan," pungkas Rian. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, DKI Jakarta |
