Aparat Usut Praktik Culas Ekspor CPO ke Singapura

JAKARTA – Dugaan pelanggaran berat berupa manipulasi transfer pricing dan under-invoicing oleh 10 eksportir minyak kelapa sawit (CPO) terbongkar ke publik. Dua perusahaan di antaranya resmi diusut aparat penegak hukum karena disinyalir kuat menggerus potensi pendapatan negara dari sektor pajak, Rabu (27/5/2026).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membenarkan adanya tindakan hukum terhadap korporasi yang terindikasi melakukan kecurangan administrasi dan finansial tersebut.

"Itu dua betul," ungkapnya singkat saat ditemui awak media di Kantor Kemenko Perekonomian.

Terbongkarnya kasus ini bermula dari inisiatif Kementerian Keuangan yang melakukan penelusuran data ekspor. Temuan awal menunjukkan adanya praktik manipulasi harga yang menekan margin keuntungan perusahaan di dalam negeri, sehingga kewajiban pajaknya menyusut drastis.

Guna memperdalam temuan, pemerintah langsung menggandeng otoritas pemeriksa keuangan dan aparat penegak hukum.

"Kami yang menyelidiki awal melalui data-data, kemudian kami bekerja sama dengan BPKP dan Kejaksaan Agung. Ada lengkap kita data-data, 10 eksportir yang besar," jelasnya.

Skema yang dijalankan para eksportir ini tergolong rapi dengan memanfaatkan entitas bisnis di luar negeri. Komoditas seolah-olah dijual terlebih dahulu ke perusahaan terafiliasi di Singapura, padahal rute pengiriman fisik barang tidak mengalami perubahan.

"Jadi 10 perusahaan itu jual ke Singapura lewat trading company. Sebenarnya barangnya ke sana langsung karena kapalnya enggak berubah, tapi kertasnya berbeda," tambahnya. ***