Atasi Kejahatan Jalanan, Prajurit TNI AD Bantu Polisi Gelar Patroli Bersama

JAKARTA – Markas besar militer menegaskan bahwa pengerahan prajurit dalam menangani aksi kejahatan jalanan atau begal adalah bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tindakan tersebut dilaksanakan sebagai wujud perbantuan resmi aparat TNI kepada institusi kepolisian.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Donny Pramono menyatakan legalitas pergerakan prajurit ini berpedoman kuat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

"Perbantuan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dalam tugas operasi militer selain perang serta berdasarkan permintaan resmi dari pihak kepolisian," ungkap Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Donny Pramono, Jumat (29/5/2026).

Kewenangan mengadili dan penegakan hukum, tambahnya, murni menjadi tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keterlibatan TNI AD lebih difokuskan pada sisi pencegahan melalui kegiatan patroli dan edukasi kepada masyarakat sekitar.

Dukungan terhadap aparat kepolisian ini juga telah mendapat lampu hijau dari komando tertinggi militer. Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengonfirmasi adanya restu langsung dari Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto.

"Tidak ada instruksi khusus dari panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun menyetujui atau mengizinkan jajaran TNI untuk melakukannya dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu Polri," tutur Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, Selasa (26/5/2026).

Nas menegaskan kehadiran prajurit bertujuan untuk memberi rasa aman bagi warga yang beraktivitas di jalan. Militer dipastikan tidak akan melampaui batas kewenangan, seperti melakukan penangkapan atau menyidik tersangka begal. ***