Modus Curang Transfer Pricing Ekspor CPO Masuk Radar Pemerintah

JAKARTA - Praktik manipulasi ekspor minyak kelapa sawit atau CPO yang diduga melibatkan korporasi berskala raksasa mendapat sorotan tajam dari parlemen. Pemerintah didorong untuk segera menjatuhkan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku demi menyelamatkan pencatatan devisa ekspor nasional.

Beberapa nama perusahaan ternama seperti Wilmar Group, Musim Mas Group, dan PT Salim Ivomas Pratama Tbk diduga kuat terlibat dalam pusaran skandal ini.

"Jadi saran saya segera saja dirilis atau ditindak, kalau misalnya memang dia bersalah tentu harus ditindak sesuai dengan peraturan yang ada," ujar Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, Jumat (29/5/2026).

Langkah tegas tanpa pandang bulu diharapkan bisa menjadi solusi atas dugaan manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit tersebut. Firnando menegaskan tidak boleh ada pihak korporasi yang merasa kebal hukum dalam menjalankan bisnisnya.

"Ya tentu kalau memang terbukti bersalah tentu ada sanksi-sanksi, ada peraturan-peraturan yang berlaku yang harus diterapkan. Jadi, menurut saya siapapun yang salah di negeri ini kalaupun memang terbukti salah ya harus disanksi," tegasnya.

Pemerintah pusat sebelumnya memastikan proses pendalaman kasus terus berjalan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa bukti-bukti awal mengenai praktik manipulasi harga ekspor telah dikumpulkan. Modus utama yang dimanfaatkan pelaku adalah transfer pricing dengan memanfaatkan jalur perusahaan trading di negara tetangga, Singapura.

Harga ekspor CPO mula-mula dicatat jauh di bawah harga pasar, kemudian komoditas tersebut dijual kembali ke Amerika Serikat. Selisih harga jual dari modus pencatatan rendah ini disinyalir mencapai angka yang sangat fantastis.

"Mungkin lebih ke transfer pricing ya, di sini benar, di sananya salah. Jadi data ekspor dia lebih rendah daripada yang seharusnya, 50 persen di bawah kira-kira gitu," jelas Purbaya, Selasa (26/5/2026).

Kendati indikasi kerugian terlihat nyata pada data ekspor nasional, pemerintah berupaya fokus pada penyelamatan penerimaan ketimbang pemutusan izin usaha.

"Data itu sudah ada tiga bulan lalu. Nanti kita lihat apa yang terbaik, tetapi yang jelas kita nggak akan membuat perusahaan itu tutup. Dia harus membayar kewajiban sesuai dengan nanti pemeriksaan," paparnya.***