Posisi Lex Specialis Diuji KUHP Baru, Setyo Budiyanto Minta Jajaran Waspada

JAKARTA - Penerapan regulasi pidana baru di Indonesia menuntut adaptasi maksimal dari seluruh aparat penegak hukum, tak terkecuali bagi lembaga antikorupsi. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan perlunya tingkat kehati-hatian yang tinggi saat mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) anyar.

Dalam kegiatan Knowledge Management Day: Penerapan KUHP dan KUHAP Baru terhadap Tugas KPK, Setyo mengibaratkan risiko hukum yang dihadapi para penyidik layaknya pembalap kelas dunia di lintasan balap. Keahlian tinggi tetap membutuhkan perhitungan matang di masa transisi aturan hukum.

"Pembalap sehebat Valentino Rossi atau Marc Marquez, meski sudah ahli dan juara dunia, masih bisa jatuh saat di tikungan. Jadi, saya berharap KPK tidak melakukan kesalahan berisiko hukum," urai Ketua KPK, Setyo Budiyanto, Kamis (28/5/2026).

Fokus diskusi internal tersebut menyoroti perubahan signifikan dalam Buku Kesatu KUHP yang berdampak langsung pada kelancaran pembuktian tindak pidana korupsi. Regulasi baru ini juga bersinggungan langsung dengan kewenangan khusus lembaga tersebut yang bersifat lex specialis.

Penyesuaian besar-besaran tata hukum pidana nasional dipastikan tidak akan menyurutkan komitmen penindakan. Kasus rasuah dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tetap diklasifikasikan sebagai kejahatan inti yang memerlukan perlakuan hukum ketat.

Transisi hukum ini bermula dari pengesahan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP oleh Presiden RI, Joko Widodo, serta Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Senin (2/1/2023). Merujuk ketentuan Pasal 624, beleid ini secara penuh berlaku, Jumat (2/1/2026).

Menyusul pembaruan aturan materiil tersebut, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP turut ditandatangani Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Rabu (17/12/2025). Sesuai amanat Pasal 369, produk hukum formil ini berlaku mengikat, Jumat (2/1/2026).***