Kurangi Ketergantungan Impor LPG, Pemerintah Rancang Transisi ke CNG

JAKARTA – Ketergantungan impor LPG yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendorong pemerintah untuk segera mengganti gas melon 3 kilogram dengan Compressed Natural Gas (CNG). Kebijakan ini ditargetkan mampu memangkas beban subsidi LPG sebesar 30 hingga 40 persen atau setara Rp32,1 triliun.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman menjelaskan persiapan transisi tersebut sedang berjalan. Indonesia bersiap menjadi pelopor penggunaan CNG dalam kemasan kecil untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

"Nantinya, tabung CNG 3 kg menggunakan teknologi tabung tipe 4 yang berbahan serat fiber. Penggunaan CNG ini pertama kali, tantangannya banyak, seperti kata Menteri Bahlil Lahadalia. Kita nggak akan berhasil, kalau nggak pernah menghadapi tantangan itu," ujar Laode, Sabtu (30/5/2026).

Tabung berbahan serat fiber ini diusung karena dinilai kuat menahan tekanan tinggi dengan bobot yang ringan.

"Jadi tabungnya kita bikin tipe 4, memang belum pernah ada di dunia. Untuk menggantikan setara LPG 3 kilogram. Yang sudah ada setara LPG 12 kilogram ke atas. Itupun baru dipakai," jelasnya.

Pemanfaatan gas alam domestik melalui CNG menjadi solusi di tengah tingginya impor bahan baku LPG yang menyentuh angka 7 juta ton per tahun. Dengan total anggaran subsidi LPG 3 kilogram yang mencapai Rp80,3 triliun pada 2026, efisiensi dari program konversi ini sangat signifikan bagi kas negara.

"Setelah dihitung-hitung, masih tetap diperlukan subsidi namun berkurang 30 sampai 40 persen. Karena CNG ini punya kita sendiri, dibanding kita harus impor," urainya.

Demi kelancaran program transisi energi ini, pemerintah mendesain katup tabung CNG agar kompatibel dengan kompor LPG konvensional. Hal ini menjamin masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra.

"Ide awalnya, itu harus sama dengan LPG 3 kilogram nggak boleh berbeda. Nanti kalau berbeda, ibu-ibunya merasa keberatan, nanti. Masyarakat tidak perlu mengganti kompor," pungkasnya. ***