Menkeu Purbaya Bongkar Kejanggalan Restitusi: Ada Perusahaan Tanpa Bisnis Terima Dana Besar

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencurigai adanya praktik tidak wajar di balik isu yang menyebut restitusi pajak dipersulit. Ia menduga masalah ini bukan berasal dari kebijakan pemerintah, melainkan ulah segelintir oknum.

"Mungkin ada sebagian yang bermain dengan oknum pejabat pajak, membuat situasi keruh agar restitusinya dipercepat supaya mereka mendapatkan keuntungan," ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).

Temuan Praktik Tidak Wajar

Purbaya mengungkap sejumlah temuan di lapangan yang mengindikasikan adanya kongkalikong. Beberapa di antaranya mencakup:

• Perusahaan Fiktif: Adanya entitas yang tidak memiliki aktivitas bisnis jelas namun menerima restitusi dalam jumlah besar.
• Penyimpangan PPN: Wajib pajak yang belum menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) justru mendapatkan restitusi melalui skema percepatan.

"Banyak yang seperti itu. Perusahaan tidak punya bisnis jelas tapi minta restitusi banyak. Ada yang belum bayar PPN tapi bisa dapat restitusi duluan lewat skema dipercepat. Itu jelas karena ada kongkalikong," tegasnya.

Restitusi Terus Mengalir

Purbaya menepis kabar bahwa proses restitusi mengalami kemacetan. Ia memaparkan bahwa nilai restitusi yang dibayarkan pemerintah justru meningkat pesat.

Dalam empat bulan pertama 2026, dana yang keluar mencapai sekitar Rp160 triliun. Padahal, pada tahun lalu, dibutuhkan waktu hingga sembilan bulan untuk mencapai jumlah yang sama.

Ia memproyeksikan total restitusi tahun ini bisa mencapai Rp500 triliun, jauh melampaui total realisasi tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp360 triliun. ***