Panja Komisi IV Apresiasi Kinerja Pupuk Indonesia, Dorong Peningkatan Alokasi Pupuk Organik

KARAWANG - Panitia Kerja (Panja) Pupuk Bersubsidi Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, dalam rangka meninjau pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi sekaligus berdiskusi mengenai arah pengembangan sektor pupuk nasional.

Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, menyampaikan apresiasi kepada PT Pupuk Indonesia atas capaian kinerja perusahaan sepanjang 2025.

Menurutnya, pendapatan perusahaan yang mencapai lebih dari Rp62 triliun merupakan pencapaian tertinggi sepanjang sejarah perusahaan dan menjadi bukti bahwa BUMN mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

"Atas nama Panja, kami menyampaikan apresiasi kepada jajaran Direksi PT Pupuk Indonesia atas kinerja yang sangat baik. Capaian ini menunjukkan industri pupuk nasional terus berkembang dan mampu mendukung sektor pertanian Indonesia," ujar Firman kepada wartawan, Sabtu (27/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Firman juga mengajak seluruh peserta untuk menghargai sejarah pembangunan industri pupuk nasional. Ia menilai keberadaan pabrik pupuk di Indonesia menjadi fondasi penting dalam menjaga kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pupuk.

Selain memberikan apresiasi, Firman yang juga Wakil Ketua Fraksi Golkar di MPR ini menyoroti kebijakan alokasi subsidi pupuk yang dinilai masih belum seimbang. Menurutnya, porsi subsidi pupuk organik masih jauh lebih kecil dibandingkan pupuk urea, padahal tren pertanian global mulai mengarah pada sistem budidaya yang lebih ramah lingkungan.

Legislator dapil Jateng III ini menilai peningkatan penggunaan pupuk organik penting untuk memperbaiki kualitas lahan pertanian yang selama bertahun-tahun didominasi penggunaan pupuk anorganik. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas tanah apabila tidak diimbangi dengan penggunaan pupuk organik.

Firman juga menyampaikan bahwa peningkatan penggunaan pupuk organik berpotensi menekan konsumsi urea dalam negeri. Dengan demikian, kelebihan produksi urea dapat dialihkan untuk memenuhi pasar ekspor sehingga berkontribusi terhadap peningkatan devisa negara.

Dalam kunjungan tersebut, Panja Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Pertanian, di antaranya meningkatkan porsi alokasi subsidi pupuk organik dalam kebijakan pupuk bersubsidi tahun 2027, menyusun roadmap pengurangan penggunaan pupuk urea secara bertahap yang diimbangi peningkatan penggunaan pupuk organik, serta mendorong keterlibatan BUMN dan sektor swasta dalam pengembangan industri pupuk organik berskala besar.

Firman yang juga Wakil Ketua Umum KADIN ini menegaskan Panja Komisi IV DPR akan terus mengawal kebijakan tersebut agar sistem subsidi pupuk tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga menjaga keberlanjutan kesuburan lahan pertanian nasional. ***