Imigrasi Bongkar Sindikat 'Kawin Pesanan', Tiga WN Tiongkok Dideportasi

JAKARTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta membongkar dugaan praktik kawin pesanan lintas negara yang melibatkan perempuan Indonesia sebagai calon pengantin bagi pria asal Tiongkok.

Dalam perkara ini, tiga warga negara China berinisial CS, FG, dan CX dideportasi setelah diduga berperan dalam jaringan perekrutan perempuan Indonesia.

Kasus tersebut bermula dari pemeriksaan terhadap permohonan paspor seorang warga negara Indonesia berinisial FNR. Kepada petugas, FNR mengaku hendak berwisata ke Malaysia.

Namun hasil pendalaman menunjukkan tujuan sebenarnya adalah diberangkatkan ke Tiongkok untuk menikah dengan pria yang belum pernah dikenalnya secara langsung.

Temuan itu memicu penyelidikan Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Imigrasi Soekarno-Hatta.

Pengembangan perkara mengarah kepada seorang warga negara China berinisial CS yang diduga berperan sebagai koordinator jaringan.

CS diamankan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 12 Juni 2026.
Lima hari kemudian, operasi lanjutan dilakukan di wilayah Tangerang.

Petugas kembali mengamankan dua warga negara China lainnya, yakni FG dan CX, beserta tiga perempuan Indonesia berinisial SA, PY, dan PO yang diduga menjadi korban praktik tersebut.

Hasil pemeriksaan menunjukkan para perempuan dijanjikan kehidupan ekonomi yang lebih baik melalui pernikahan dengan warga negara asing.

Dalam skema yang diungkap penyidik, calon suami di Tiongkok diduga membayar sekitar 60.000 Renminbi atau setara Rp150 juta kepada jaringan pelaku.

Sebagian dana diberikan kepada keluarga calon pengantin sebagai mahar, sedangkan sisanya digunakan untuk mengurus dokumen perjalanan, administrasi, hingga keberangkatan ke luar negeri.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, menegaskan bahwa praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan keimigrasian, tetapi juga berpotensi mengarah pada tindak pidana yang lebih serius.

"Kami tidak memandang perkara ini semata sebagai pelanggaran administrasi keimigrasian. Modus kawin pesanan memiliki potensi kuat mengarah pada eksploitasi manusia dan tindak pidana perdagangan orang," jelas Galih di Jakarta, Sabtu (27/6).

"Karena itu, pengembangan kasus akan terus dilakukan bersama instansi terkait untuk membongkar seluruh jaringan yang terlibat," lanjutnya.

Menurut Galih, pengawasan terhadap lalu lintas orang di pintu masuk dan keluar Indonesia tidak hanya berorientasi pada kelengkapan dokumen perjalanan, tetapi juga pada upaya mendeteksi berbagai modus kejahatan lintas negara yang memanfaatkan dokumen keimigrasian sebagai sarana.

"Setiap indikasi penyalahgunaan dokumen perjalanan akan kami tindak secara profesional. Imigrasi memiliki tanggung jawab menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi warga negara Indonesia agar tidak menjadi korban jaringan kejahatan transnasional," ujarnya.

Ketiga warga negara China tersebut selanjutnya dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi serta diusulkan masuk dalam daftar penangkalan agar tidak dapat kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Direktorat Jenderal Imigrasi memastikan penyelidikan belum berhenti pada tiga pelaku yang telah diamankan. Aparat masih menelusuri kemungkinan adanya jaringan perekrut di Indonesia maupun pihak lain yang memperoleh keuntungan dari praktik kawin pesanan lintas negara tersebut.

Kasus ini menambah daftar pengungkapan dugaan penyalahgunaan jalur keimigrasian yang berpotensi berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sekaligus menjadi peringatan bahwa modus eksploitasi kini semakin berkembang dengan memanfaatkan kedok pernikahan internasional. ***