Senator Dailami Firdaus Ingin Ada Regulasi Tegas Larang LGBT

 

Dailami mengatakan, belakangan ini fenomena yang berkaitan dengan LGBT dinilai semakin marak dan kerap menjadi perhatian publik. Ia mencontohkan munculnya berbagai istilah populer yang dikaitkan dengan fenomena tersebut, termasuk istilah "boti", serta sejumlah peristiwa yang viral di media sosial dan diduga terjadi di ruang publik maupun lingkungan pendidikan.

 

"Fenomena ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Negara perlu hadir melalui regulasi yang jelas dan tegas agar tidak terjadi normalisasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia," kata Dailami, Minggu (28/6/2026).

 

Ia menjelaskan, regulasi tersebut juga perlu memperkuat kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai konten yang beredar, baik melalui media penyiaran maupun platform digital.

 

"Komdigi dan KPI harus memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan pengawasan serta mencegah penyebaran konten yang mempromosikan perilaku LGBT, baik di televisi maupun media sosial. Ruang digital harus menjadi ruang yang sehat bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja," terangnya.

 

Dailami menjelaskan, generasi muda merupakan kelompok yang perlu mendapat perhatian serius di tengah derasnya arus informasi digital. Karena itu, ia berpandangan negara harus memperkuat regulasi sebagai bagian dari upaya pencegahan.

 

"Jangan sampai generasi muda terpengaruh atau terjerumus akibat paparan konten yang terus-menerus menormalisasi perilaku tersebut. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui regulasi, pendidikan karakter, serta penguatan peran keluarga," ucapnya.

 

Senatir dari Dapil DKI Jakarta ini menegaskan, pandangannya didasarkan pada keyakinannya sebagai seorang Muslim, yang menilai perilaku LGBT tidak sejalan dengan ajaran Islam.

 

"Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan Pancasila, kita perlu memastikan setiap kebijakan tetap berpijak pada moral, etika, dan norma yang hidup di tengah masyarakat," pungkas Dailami. ***