Tutup 750 BUMN Sakit, Prabowo Soroti Gaji Komisaris dan Direksi yang Bebani Negara

JAKARTA - Pemerintah tengah melakukan evaluasi menyeluruh untuk menutup BUMN yang tidak menguntungkan. Pemangkasan besar-besaran ini dilakukan secara tegas sebagai bentuk efisiensi anggaran negara.

Rencana bersih-bersih ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Evaluasi Keuangan Perusahaan

Di hadapan para guru besar, ia awalnya menanggapi sebuah usulan tentang pemanfaatan laba perusahaan negara untuk menyokong dana riset di lingkungan kampus.

"Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset ya, inovasi. Ini bagus ya, usul. Masalahnya, BUMN ini ada labanya nggak? Sekarang mulai ada? Terima kasih Danantara, ya, terima kasih. Satu tahun ini sudah mulai ada laba, ya," ungkap Prabowo.

Ia menegaskan bahwa selama ini banyak perusahaan yang tidak memberikan keuntungan nyata, tetapi malah membebani negara dengan tagihan gaji tinggi untuk jajaran komisaris dan direksi.

"Masalahnya kemarin ini BUMN-BUMN ini, ya kita sudah tahulah, ya, sudah lama jadi orang Indonesia saudara sudah mengerti. Ini sedang kita bersihkan, sedang kita tertibkan," paparnya.

Target Rasionalisasi BUMN

Proses penertiban yang sedang berjalan menargetkan pengurangan secara ekstrem dari total sekitar 1.000 perusahaan yang ada saat ini.

"Dari 1.000 lebih BUMN sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300-lah. Gimana, Pak Dony? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250?" tanya Prabowo yang direspons langsung dengan anggukan oleh Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Langkah merampingkan BUMN ini harus segera dieksekusi demi menghentikan praktik pemborosan uang rakyat yang habis hanya untuk keperluan operasional.

"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5. 750 komisaris, dikali 10. Overhead-nya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," jelasnya. ***