Bongkar Akar Masalah Ancaman PHK 50 Ribu Pekerja, Begini Langkah Strategis Pemerintah

JAKARTA - Dunia industri nasional sedang diuji oleh berbagai tekanan yang bermuara pada masifnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Merespons hal tersebut, pemerintah gencar melakukan langkah mitigasi untuk menyelamatkan para pekerja dari gelombang pemangkasan besar-besaran.

Informasi terkait penyelamatan tenaga kerja ini disampaikan di Jakarta, Senin (29/6/2026). Upaya keras pemerintah ini difokuskan pada perundingan yang melibatkan para pemangku kepentingan di level perusahaan.

Mitigasi dan Penyelesaian Kasus Pekerja

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menerangkan bahwa pemerintah tidak henti-hentinya menjalin dialog untuk meredam angka pekerja yang dirumahkan.

"Kita sedang melakukan mitigasi di berbagai perusahaan agar PHK bisa ditekan semaksimal mungkin. Tidak semua informasi yang beredar itu menggambarkan kondisi riil di lapangan," ungkap Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

Langkah konkret terbukti berhasil diterapkan pada Grup Yazaki. Melalui perundingan bipartit, rencana relokasi produksi ke Vietnam bisa diredam, sehingga pengurangan tenaga kerja hanya dilakukan secara natural lewat berakhirnya kontrak kerja. Pemerintah juga aktif mengawal pemenuhan hak pekerja di PT Pakerin, PT Molex Ayus, dan berbagai perusahaan lainnya.

Dampak Konflik Geopolitik

Ancaman keberlangsungan industri ini rupanya tidak berdiri sendiri. Kompleksitas persoalan membentang dari pelemahan nilai tukar rupiah, penurunan daya beli, hingga relokasi investasi.

"Konflik Timur Tengah menyebabkan kenaikan harga BBM industri dan gas nonsubsidi. Kemudian daya beli masyarakat turun sehingga volume produksi perusahaan ikut menurun,” tuturnya.

“Jadi memang banyak faktor yang memengaruhi kondisi industri saat ini," tambahnya.

Mitos Harga Gas Sebagai Penyebab Utama

Terkait pandangan yang menyalahkan mahalnya energi, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro membeberkan fakta berbeda. Menurutnya, harga gas bukan satu-satunya alasan melemahnya daya saing yang memicu PHK.

"Daya saing industri nasional ditentukan oleh sekitar 15 faktor. Cost competitiveness melalui harga gas hanya salah satu komponen. Faktor yang lebih banyak menentukan adalah industrial strategy, market demand, dan resource element," urai Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro.

Ia memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang mencatat struktur biaya input industri. Biaya bahan bakar (gas, pelumas, listrik) hanya memakan porsi 6,35 persen. Sebaliknya, porsi bahan baku dan penolong mendominasi hingga 64,60 persen sampai 96,76 persen.

Ketergantungan industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) terhadap biaya gas juga tidak merata:

• * Industri oleokimia: Sekitar 3,3 persen.
• * Industri sarung tangan karet: Antara 7–14 persen.
• * Industri kaca: Mencapai 16 persen.

Atas dasar itu, kebijakan harga gas perlu ditimbang matang-matang sambil memperkuat efisiensi rantai pasok dan ketersediaan bahan baku.

DPR Siapkan Langkah Komunikasi

Kondisi gawat darurat industri ini sejalan dengan temuan parlemen. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa (23/6) lalu menyampaikan kesiapan dewan dalam melakukan mitigasi usai menerima laporan krusial.

Laporan tersebut menyoroti nasib lebih dari 50 ribu orang di sebuah pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat, yang di ujung tanduk akibat kenaikan harga gas industri. Menyikapi situasi ini, komunikasi strategis dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) akan segera dijadwalkan untuk mencari solusi terkait harga gas tersebut. ***