Evaluasi Anggaran MBG Komisi IX DPR Kaji Pembentukan Panja

JAKARTA - Rencana pembentukan panitia kerja (panja) tata kelola penyelenggaraan proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah dipertimbangkan secara serius oleh Komisi IX DPR. Pembahasan ini bergulir usai koalisi masyarakat sipil MBG Watch menyampaikan usulan resmi dalam rapat kerja, Kamis (16/7/2026).

Usulan pembentukan panja dinilai sangat krusial untuk menavigasi arah kebijakan program ke depan. Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris memastikan usulan ini segera dibawa ke meja rapat internal komisi.

"Ini masukan yang sangat baik," ujar Charles di Kompleks DPR, MPR, dan DPD, Kamis (16/7/2026).

Pertimbangan utama legislatif untuk membentuk panja berakar dari rasio penerima manfaat yang tidak sebanding dengan postur anggaran. Data Center of Economic and Law Studies (Celios) menunjukkan fakta bahwa penerima manfaat MBG sebenarnya bisa dipangkas drastis dari 82 juta menjadi hanya 26 juta orang sesuai kebutuhan dan tujuan aslinya.

Menurut politikus PDIP tersebut, tujuan utama proyek MBG adalah perbaikan gizi anak dan penekanan angka stunting. Karena itu, penetapan kategori penerima manfaat harus dievaluasi agar tepat sasaran.

"Dengan adanya panja diharapkan ada hal-hal spesifik dan komprehensif bagaimana ke depan program ini dapat berjalan," terangnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri menargetkan jangkauan penerima manfaat menembus 82,9 juta orang pada 2026. Tercatat per Juni 2026, implementasi proyek andalan pemerintahan Prabowo Subianto ini sudah dinikmati oleh 62,9 juta orang.

Di balik besarnya angka tersebut, kredibilitas kelembagaan BGN tengah diuji. MBG Watch sebelumnya melakukan aksi simbolik menyegel Gedung BGN, Jakarta, Rabu (10/6/2026). Protes keras ini menggemakan ulang kritik Tiyo Ardianto terkait pengisian jabatan di BGN yang lebih mengutamakan modal loyalitas alih-alih kompetensi kesehatan masyarakat. Bukti bobroknya tata kelola internal tersebut semakin menguat setelah terungkapnya skandal kasus korupsi yang melibatkan sejumlah petinggi lembaga baru itu.***