MUI Dorong DPR Terapkan Hukuman Mati bagi Koruptor

JAKARTA - Status darurat korupsi di Indonesia mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera menerapkan sanksi maksimal. Langkah tegas berupa hukuman mati dinilai perlu diakomodasi untuk menjawab rasa keadilan publik yang terluka akibat kejahatan terorganisir tersebut.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis menyampaikan bahwa wacana penegakan sanksi ini telah menjadi agenda diskusi bersama pihak pemerintah. Salah satunya saat menerima kunjungan Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril beberapa waktu lalu.

"Berapa yang lalu kan Pak Yusril ke MUI bicara dua hal, soal hukuman mati, soal hukum LGBT. Kita selalu mendiskusikan," terang Kiai Cholil, dikutip dari MUI Digital pada Rabu (5/8/2026).

Bukan Keberhasilan Hukum

MUI memandang penegakan hukum harus selalu sejalan dengan kehendak masyarakat luas (common opinion). Ketika publik menyadari uang rakyat dirampok dan masa depan negara dihancurkan, negara tidak memiliki alasan untuk berdiam diri.

Tingginya angka penangkapan tindak pidana korupsi belakangan ini justru dilihat dari sudut pandang yang berbeda oleh MUI. Tingkat kejahatan yang tidak kunjung surut menandakan sanksi yang ada saat ini gagal menciptakan ketakutan di kalangan pejabat.

"Penangkapan yang sekian banyak itu bukan keberhasilan pemberantasan korupsi, tapi menunjukkan kegagalan pemberantasan korupsi. Karena orang tidak takut dan orang tidak jera," paparnya.

Sita Aset dan Eksekusi

Di tengah perdebatan publik yang kerap mempertentangkan antara pemiskinan dan hukuman mati, MUI menegaskan kedua instrumen tersebut tidak perlu dipisahkan. Negara wajib mengambil kembali seluruh kekayaan rakyat yang telah dicuri melalui mekanisme perampasan aset.

"Jadi tidak dikotomi bahwa hukuman mati tanpa mengambil kekayaan. Dua-duanya sebenarnya, perampasan aset iya, dan kalau menimbulkan masalah sistemik, perlu dilakukan hukuman mati," tutupnya. ***