Pengamat Minta Gubernur Pramono Evaluasi Kepemimpinan Dirut TransJakarta

‎

‎Menurut SGY, akumulasi berbagai persoalan tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menilai kembali efektivitas kepemimpinan di tubuh BUMD transportasi tersebut.

‎

‎"Evaluasi bukanlah bentuk penghukuman, melainkan mekanisme tata kelola perusahaan yang sehat untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan sesuai prinsip profesionalisme, keselamatan, akuntabilitas, dan transparansi," kata SGY dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

‎

‎Sorotan terbaru mengemuka setelah beredarnya video viral yang memperlihatkan seorang penumpang diturunkan dari bus TransJakarta di Halte Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Senin (3/8/2026). Insiden tersebut memicu perdebatan publik mengenai etika pelayanan kepada penumpang.

‎

‎Menanggapi kejadian itu, Kepala Departemen Humas dan CSR TransJakarta, Ayu Wardhani, menjelaskan bahwa tindakan petugas dilakukan setelah menerima laporan dari sejumlah pelanggan terkait seorang penumpang yang diduga mengeluarkan bau badan menyengat sehingga mengganggu kenyamanan penumpang lain. Menurutnya, petugas telah melakukan pendekatan secara persuasif hingga penumpang tersebut bersedia turun dari bus.

‎

‎Namun, SGY menilai penanganan kasus tersebut tetap perlu dikaji secara objektif karena berpotensi menimbulkan rasa malu bagi penumpang yang bersangkutan dan memunculkan dugaan pelanggaran terhadap martabat manusia.

‎

‎Ia mengusulkan Gubernur DKI Jakarta membentuk tim investigasi independen yang melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari petugas, saksi, manajemen TransJakarta, hingga penumpang yang diturunkan. Jika diperlukan, tim tersebut juga dapat melibatkan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang hak asasi manusia untuk menilai apakah terdapat pelanggaran hak, etika pelayanan publik, maupun prosedur operasional.

‎

‎Selain polemik pelayanan, SGY juga menyoroti catatan keselamatan operasional TransJakarta selama beberapa tahun terakhir. Ia mengingatkan bahwa sejak Welfizon Yuza menjabat sebagai Direktur Utama pada April 2023, beberapa kecelakaan bus TransJakarta menjadi perhatian publik.

‎

‎Di antaranya, tiga kecelakaan bus yang terjadi dalam kurun satu bulan pada September 2025 sehingga mendorong evaluasi bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Selanjutnya, pada Februari 2026, dua bus TransJakarta di Koridor 13 kembali terlibat kecelakaan yang mengakibatkan puluhan penumpang mengalami luka-luka.

‎

‎"Dalam tata kelola perusahaan modern, tanggung jawab pimpinan tidak hanya dilihat dari siapa yang melakukan kesalahan di lapangan, tetapi juga kemampuan membangun sistem yang mampu mencegah terulangnya insiden serupa," ujarnya.

‎

‎SGY juga meminta Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta membentuk tim investigasi untuk menelusuri kebenaran pemberitaan mengenai dugaan keberangkatan sejumlah direksi dan pejabat TransJakarta ke Bali untuk mengikuti kegiatan padel.

‎

‎Menurut dia, klarifikasi terbuka diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang objektif. Apabila pemberitaan tersebut tidak benar, direksi wajib menyampaikan penjelasan secara terbuka. Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran etika jabatan, penyalahgunaan kewenangan, penggunaan anggaran yang tidak semestinya, atau pelanggaran terhadap prinsip tata kelola perusahaan, hasil pemeriksaan juga harus diumumkan kepada publik.

‎

‎SGY menegaskan, TransJakarta sebagai BUMD strategis yang menjadi tulang punggung transportasi publik Jakarta memiliki tanggung jawab besar karena melayani jutaan pelanggan dan memperoleh dukungan subsidi serta penyertaan modal dari Pemprov DKI Jakarta.

‎

‎Karena itu, ia menilai Gubernur DKI Jakarta selaku wakil pemegang saham memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, hingga pemberhentian direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

‎

‎"Apabila hasil evaluasi menunjukkan kepemimpinan saat ini tidak lagi mampu memulihkan kepercayaan publik, meningkatkan keselamatan operasional, dan memperbaiki kualitas pelayanan, maka pergantian Direktur Utama merupakan langkah yang sah, logis, dan sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance," pungkas SGY. ***