Konsesi Tambang dan Sawit Diduga Jadi Sumber Karhutla, Walhi Desak Evaluasi Izin

JAKARTA - Industri ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit kembali disorot terkait krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda Indonesia. Data terbaru mengindikasikan tingginya kemunculan titik panas atau hotspot di berbagai area konsesi korporasi berskala besar.

Berdasarkan rilis data nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), teridentifikasi 11.189 titik panas dengan berbagai tingkat kepercayaan. Sebanyak 1.351 titik di antaranya terlacak berada di dalam konsesi milik 15 perusahaan.

Koordinator Kampanye Walhi Nasional, Uli Arta Siagian menyebutkan pulau Kalimantan menjadi wilayah paling terdampak. Sejak awal tahun hingga 27 Juli 2026, tercatat 34.262 titik panas dengan luasan area terbakar mencapai 33.837 hektare di wilayah tersebut.

"Padahal, musim kemarau belum mencapai puncaknya. Secara keseluruhan, terdapat 118.420 hotspot di seluruh Indonesia dengan luas indikatif kebakaran mencapai 107.649 hektare," paparnya, Sabtu (22/8/2026).

Dominasi Lahan Konsesi

Sebaran titik api di wilayah perusahaan terbagi ke dalam beberapa sektor. Terdapat 699 titik api di dalam dan sekitar konsesi 5 perusahaan sawit, 285 titik di area 5 perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 367 titik di kawasan 5 perusahaan tambang. Temuan ini sejalan dengan data di daerah, di mana Walhi Kalimantan Selatan mencatat 71 persen titik panas di wilayahnya berada di lahan konsesi, rinciannya 875 titik di konsesi tambang dan 32 titik di perkebunan sawit.

Korporasi yang arealnya didapati titik api meliputi PT Limpah Sejahtera, PT Lestari Alam Raya, PT Meskom Agro Sarimas, PT Sumatra Unggul Makmur, PT Trisetya Usaha Mandiri 2, dan PT Sekato Pratama Makmur. Nama lain yang turut masuk dalam catatan adalah PT Bhatara Alam Lestari, PT Arara Abadi, PT Wira Karya Sakti, PT Grace Putri Perdana, Kaltim Prima Coal, Vale Indonesia Tbk, Laman Mining, Weda Bay Nickel, serta Kideco Jaya Agung.

Uli menyoroti beberapa entitas bisnis yang selalu memunculkan titik panas setiap tahunnya. "Keberulangan karhutla ini menunjukkan tidak adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola dan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan penjahat lingkungan," keluhnya.

Tanggung Jawab Pemodal Asing

Kondisi karhutla ini memicu reaksi lintas negara setelah kabut asap mulai menyelimuti wilayah jiran. Komite Manajemen Bencana Negara Bagian Sarawak (JPBN) memberlakukan penutupan untuk 108 sekolah di wilayah Serian, Kamis (20/8/2026) guna melindungi siswa dari paparan polusi udara yang melebihi ambang batas.

Merespons protes dari negara tetangga, Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang meminta Malaysia dan Singapura tidak hanya sekadar melayangkan komplain. Ia menilai kedua negara tersebut memiliki tanggung jawab yang sama karena banyak pengusaha mereka yang beroperasi di sektor perkebunan Indonesia.

"Jadi jangan asal protes dong, nah itu kira-kira. Justru menurut kita ya mereka punya peran juga dalam munculnya kebakaran hutan ini, gitu. Ya dari sisi kenegaraan kita boleh minta maaf, butuh bantuan, tapi dari sisi perilaku di lapangan mereka juga kurang punya peran di situ," tandasnya di Jakarta, Jumat (21/8/2026). ***