KWJK: BPS Jangan ABS, Data Kemiskinan Harus Sesuai Kondisi Riil

 

Marlo mengatakan, masih ditemukan persoalan ketika masyarakat yang secara kondisi ekonomi membutuhkan bantuan justru tidak lagi masuk dalam kategori penerima Bansos setelah terjadi perubahan data dan desil.

 

Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius terhadap DTSEN agar data yang digunakan pemerintah tidak hanya akurat secara administratif, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nyata.

 

"Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan bantuan justru terlepas dari perhatian pemerintah karena persoalan data. DTSEN harus dievaluasi kembali dan disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat di lapangan," kata Marlo, Selasa (22/9/2026).

 

Marlo menjelaskan, pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan membuka ruang bagi temuan di lapangan sebagai bahan koreksi. Terlebih, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah dengan cepat sehingga data yang tidak diperbarui berisiko menghasilkan sasaran kebijakan yang tidak tepat.

 

Marlo meminta pemerintah memberikan rekomendasi kebijakan khusus kepada masyarakat berdasarkan kondisi nyata di masing-masing wilayah. Menurutnya, pendekatan yang seragam terhadap seluruh daerah berpotensi mengabaikan perbedaan beban biaya hidup antara masyarakat di kota besar dan daerah lainnya.

 

"Harus ada parameter pembeda antara data DTSEN di kota-kota besar dan daerah. Beban kebutuhan hidup masyarakat berbeda. Jangan sampai ukuran kesejahteraan yang sama diterapkan secara kaku, padahal biaya hidup dan kondisi sosial ekonominya tidak sama," terangnya.

 

Ia menegaskan, BPS perlu menjaga independensi dalam menjalankan fungsi statistik. Lembaga statistik harus mampu menyajikan data secara objektif dan tidak masuk ke ranah politik untuk membangun framing mengenai keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah apabila tidak sejalan dengan kondisi masyarakat.

 

"Jangan ada niat Asal Bapak Senang atau ABS untuk mengkapitalisasi data bahwa angka kemiskinan menurun, pertumbuhan ekonomi bagus, padahal di lapangan masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari," bebernya.

 

Marlo menuturkan, angka statistik tetap penting sebagai dasar perumusan kebijakan. Namun, angka tersebut harus dibaca bersama realitas sosial masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya terlihat baik di atas kertas.

 

Ia mencontohkan, jika ada warga yang memang sudah memiliki rumah hasil warisan dengan nilai tinggi. Tapi, faktanya sudah Lansia dan tidak lagi memiliki pekerjaan atau penghasilan.

 

"Betul dia punya aset, tapi untuk makan sehari-hari saja tentu sulit. Harus ada diskresi tertentu agar mereka juga masuk desil yang dapat menerima Bansos. Kalau tidak diberikan, itu sama saja pemerintah secara tidak langsung justru meminta warga menjual asetnya," bebernya.

 

Ia menekankan perlunya mekanisme evaluasi dan koreksi data yang mudah diakses masyarakat. Sehingga, warga yang mengalami perubahan kondisi ekonomi atau merasa datanya tidak sesuai dapat segera memperoleh ruang untuk melakukan pembaruan dan verifikasi secara mudah serta cepat.

 

"Data harus menjadi alat untuk melihat persoalan masyarakat secara jujur, bukan sekadar angka untuk menunjukkan keberhasilan. BPS harus tetap independen dan memastikan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis maupun sesuai kondisi riil di lapangan," pungkas Marlo. ***