Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Raih Juara Ganda Putri, Isyana/Rinjani: Kuncinya Bermain Penuh Keyakinan
Badminton
20 jam yang lalu
Raih Juara Ganda Putri, Isyana/Rinjani: Kuncinya Bermain Penuh Keyakinan
2
Juara Tunggal Putra, Richie: Saya Terharu Dapat Gelar Pertama
Badminton
20 jam yang lalu
Juara Tunggal Putra, Richie: Saya Terharu Dapat Gelar Pertama
3
Tekad Imanol Garcia Berjuang Ekstra Hadapi Persija Jakarta
Sepakbola
19 jam yang lalu
Tekad Imanol Garcia Berjuang Ekstra Hadapi Persija Jakarta
Home  /  Berita  /  Metropolitan

1.314 Kasus DBD di Jaksel Jadi Peringatan Serius, Pemprov DKI Diminta Bertindak

1.314 Kasus DBD di Jaksel Jadi Peringatan Serius, Pemprov DKI Diminta Bertindak
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike.
Kamis, 15 Oktober 2026 14:03 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Pemprov DKI Jakarta didesak memperketat pengawasan dan memperkuat layanan kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jakarta Selatan. Desakan ini muncul setelah jumlah kasus DBD di wilayah tersebut mencapai 1.314 kasus hingga September 2026.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike meminta, Suku Dinas Kesehatan (Sudinkes) Jakarta Selatan tidak hanya mengandalkan imbauan, tetapi juga aktif mendampingi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan DBD.

‎
‎"Angka 1.314 kasus ini menjadi peringatan serius. Pemprov DKI harus memperkuat pengawasan dan menyediakan fasilitas pendukung yang memadai," kata Yuke, Rabu (14/10/2026).
‎
‎Menurut Yuke, pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus dan gerakan Satu Rumah Satu Jumantik harus dilakukan secara konsisten. Keterlibatan ketua RT, RW, lurah, hingga camat juga diperlukan untuk memastikan upaya pencegahan berjalan efektif.
‎
‎"PSN 3M Plus dan gerakan Jumantik harus didampingi langsung. Jangan sampai hanya menjadi formalitas," tegas politikus PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jakarta Selatan tersebut.
‎
‎Selain pencegahan di lingkungan permukiman, Yuke meminta Sudinkes Jakarta Selatan mengoptimalkan pengendalian nyamuk di wilayah rawan penularan. Pengasapan atau fogging juga perlu dilakukan sesuai kebutuhan dan indikasi di lapangan.
‎
‎Dia turut menekankan kesiapan fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit umum daerah (RSUD), untuk menangani pasien DBD secara cepat dan memadai. Ketersediaan ruang rawat, sarana medis, dan obat-obatan harus dipastikan agar warga memperoleh pelayanan yang dibutuhkan.
‎
‎"Kami akan terus memantau ketersediaan ruang rawat, sarana medis, dan obat-obatan agar warga mendapat penanganan yang memadai," tuturnya.
‎
‎Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menyatakan, tren kasus DBD di Ibu Kota masih terkendali. Menurut dia, kenaikan kasus yang terjadi merupakan pola musiman yang dipengaruhi perubahan iklim dan kondisi cuaca.
‎
‎"Jadi, DBD itu memang akan naik turun sesuai dengan iklim, sesuai dengan cuaca," ucap Ani.
‎
‎Ani menjelaskan, Dinkes DKI terus memantau perkembangan kasus dari bulan ke bulan dan membandingkannya dengan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Selama fluktuasi kasus masih berada dalam pola tahunan yang terukur, penanganan DBD di lapangan dinilai masih terkendali.
‎
‎Untuk menekan penyebaran DBD, Dinkes DKI juga menjalankan berbagai langkah pencegahan, termasuk pemberantasan sarang nyamuk dan edukasi secara masif kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan warga sekaligus menekan risiko penularan. ***

Editor:Senopati Ukoro
Kategori:Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww